Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak segan menindak penyelenggara negara yang berani melakukan rasuah di Indonesia. Sudah ribuan orang ditangkap karena korupsi di Indonesia sejak KPK didirikan.
"Yang tertangkap oleh KPK karena melakukan korupsi, itu tidak lebih dari 1.552 orang sampai hari ini," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (13/4).
Firli mengatakan meski ada ribuan orang yang ditangkap karena korupsi bukan berarti Indonesia negara yang tidak baik. Masih banyak masyarakat yang mempunyai hati bersih dari sikap korupsi.
Baca juga: Firli Sebut Pemberantasan Korupsi Tergantung Kinerja Kepala Daerah
"Masih ada 262 juta lebih warga negara Indonesia yang baik," tutur Firli.
Lembaga Antikorupsi tidak mau ratusan juta masyarakat Indonesia terpapar sikap koruptif. KPK bakal menguatkan pendidikan antikorupsi demi menjaga sikap ratusan juta orang lainnya.
"Tuhan yang Maha Esa menciptakan dunia ini diisi oleh orang-orang baik. Jadi, yakinlah dunia ini diisi oleh orang baik," ujar Firli.
Masyarakat juga diminta berani menggaungkan sikap antikorupsi. Masyarakat diminta tidak ikut-ikutan jika ada temannya yang melakukan korupsi.
"Kalaupun kita menemukan ada yang tidak baik, setidaknya, kita satu-satunya menjadi orang baik. Praktik baik harus kita kembangkan," pungkas Firli. (OL-1)
Budi menjelaskan, Sudewo terseret kasus suap jalur kereta saat masih menjabat sebagai anggota DPR. Dalam kasus ini, Bupati nonaktif Pati itu berstatus sebagai saksi.
Penyidik menemukan sejumlah bukti kasus dugaan pemerasan bermodus fee proyek dan dana CSR serta penerimaan gratifikasi di Kota Madiun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggeledah rumah Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dan orang kepercayaannya, Rochim Ruhdiyanto, di Madiun, Jawa Timur.
PASCAPENETAPAN status tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen langsung kunjungi Pati.
Hak menentukan hasil akhir ini sering kali disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik atau materiil.
Transparansi di level daerah harus ditingkatkan secara radikal melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved