Pembangunan Lapas untuk Napiter Cegah Upaya Radikalisasi

PERLAKUAN khusus terhadap narapidana terorisme (napiter) merupakan sebuah keniscayaan. Sebab, napiter perlu mengikuti program deradikalisasi, agar bisa lepas dari ideologi teroris setelah dinyatakan bebas.

Namun kenyataannya, lapas napiter di Cikeas, Jawa Barat, telah kelebihan kapasitas. Hal itu diutarakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Pemerintah pun berencana membangun lembaga permasyarakatan (lapas) khusus napiter di Nusakambangan, Jawa Tengah.

Pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia Stanislaus Riyanta tidak menampik adanya upaya radikalisasi yang dilakukan napiter, terhadap narapidana lain saat digabungkan dalam satu tahanan.

"Seringkali narapidana kasus terorisme justru melakukan radikalisasi kepada narapidana lainnya, jika ditahan bersama-sama. Ini yang menjadikan napiter cukup berisiko saat ditahan di lapas umum," jelas Sanislaus saat dihubungi, Minggu (11/4).

Kendati demikian, dia berpendapat pembangunan lapas napiter tidak hanya sebatas pembangunan fisik. Lebih dari itu, petugas lapas juga perlu disiapkan dengan matang. "Sehingga, mampu menghadapi dan mengelola napiter yang mempunyai ideologi kekerasan," imbuhnya.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menilai kelebihan kapasitas lapas disebabkan banyaknya kasus pidana ringan yang dipaksakan masuk ke penjara. Padahal, untuk pidana terorisme membutuhkan pendekatan tersendiri.

Masalah lain dari sistem lapas di Indonesia, lanjutnya, adalah keterbatasan tenaga permasyarakatan. "Yasonna sudah hampir 7 tahun jadi menteri, kita tidak melihat ada strategi jelas sama sekali untuk beresin overcrowding," tutur Erasmus.(OL-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Tesa Oktiana Surbakti