Pemerintah Siapkan Rp8,7 Triliun untuk 222 Kecamatan di Perbatasan

MENTERI Dalam Negeri yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian menyebutkan, pemerintah menganggarkan hampir Rp8,7 triliun untuk 222 kecamatan di wilayah perbatasan. Dana itu dialokasikan untuk pembangunan infrastuktur pelayanan dasar publik.

"Kita melihat daerah perbatasan kita banyak sekali macam-macamnya ada gunung, pulau, pedalaman, terpencil. Oleh karena itu sampai 2024 di masa pemerintahan Presiden ini sudah menyiapkan ada 222 kecamatan," kata Tito dalam pencangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) 2021 di PLBN Aruk, Kalimantan Barat, Jumat (9/4).

Tito mengatakan pembangunan di tingkat kecamatan itu untuk pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan. Saat ini, imbuh dia, BNPP masih akan terus menampung usulan kecamatan-kecamatam dari daerah untuk diprioritaskan.

"Dengan adanya pandemi covid-19 kapasitas fiskal menurun maka kita harus realistis lagi mana yang superprioritas untuk dibangun. Kalau dari Kalimantan Barat misalnya punya ide kecamatan mana yang akan dibangun di perbatasan tolong sampaikan ke kita. Dengan anggaran Rp8,7 triliun kita bisa (pilih) mana yang prioritas," kata Tito.

Dalam kegiatan Gerbangdutas 2021, BNPP mencanangkan program dan anggaran kementerian/lembaga dalam pengelolaan perbatasan negara serta Sosialisasi Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

Baca juga : Bangun Kesejahteraan Perbatasan Demi Jaga Kedaulatan

"Semua bisa paham kita ingin membangun perbatasan demi pemerataan, pembangunan, sekaligus memperkuat ekonomi baru dan ini menyangkut kedaulatan negara," imbuh Tito.

Menko Polhukam yang juga Ketua Pengarah BNPP Mahfud MD menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membangun daerah-daerah di kawasan perbatasan negara. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan dinilai amat penting sebagai upaya menegakkan kedaulatan negara.

Mahfud menyampaikan pembangunan kawasan perbatasan negara merupakan bagian pelaksanaan melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI. Keutuhan wilayah harus terus dijaga serta dikelola dengan baik. Keutuhan ideologi sebagai pemersatu bangsa juga perlu terus dijaga.

Dalam mengelola wilayah perbatasan, kata Mahfud, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar mengedepankan pendekatan kesejahteraan dengan melakukan pembangunan.

"Presiden itu antara lain sering mengatakan negara harus hadir dari pinggiran dan dari tempat-tempat yang terisolasi agar kesejahteraan masyarakat bisa merata ke seluruh wilayah. Sehingga kesatuan teritorial maupun kesatuan ideologi bangsa kita itu tidak terpecah," kata Mahfud. (OL-7)