Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Posko Presisi di Mabes Polri. Posko ini bertujuan untuk memantau dan mengukur kinerja jajaran Polda hingga tingkat Polsek dalam menjalankan program transformasi Polri, yakni Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (PRESISI).
Posko Presisi ini berlokasi di lantai 3 Gedung Bareskim Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Ruangan yang semula kosong ini disulap modern layaknya command center, lengkap dengan layar pemantau, ruang dan alat kerja, ruang rapat serta sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan.
Posko ini sudah terbentuk dan mulai beroperasi di hari ke-33 Listyo menjabat sebagai Kapolri.
Listyo menyatakan, dalam program ini ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif atau predictive policing.
“Dengan begitu, Polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui analisis berdasarkan pengetahuan, data, dan metode yang tepat sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sedini mungkin,” tutur Listyo, Kamis (8/4)
Sementara itu, responsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pendekatan pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap anggota Polri mampu melaksanakan tugasnya secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan.
“Peta jalan Transformasi Polri Presisi itu diturunkan dalam empat kebijakan utama, yaitu Transformasi Organisasi, Transformasi Operasional, Transformasi Pelayanan Publik dan Transformasi Pengawasan. Program prioritas Kapolri tahun 2021-2024 ini yang dipantau pelaksanaannya melalui Posko Presisi,” ungkapnya.
Lebih rinci, Listyo menerangkan bahwa empat kebijakan utama peta jalan Transformasi Polri Presisi itu kemudian diterjemahkan Kapolri menjadi 16 program, 51 giat dan 177 aksi.
Dalam keterangan persnya, Kapolri menerangkan bahwa ia menunjuk seorang perwira tinggi kepolisian sebagai Kepala Posko Presisi. Selain itu, sebanyak 51 perwira tinggi juga ditunjuk untuk memastikan semua terlaksana dengan baik.
“Mereka membawahi langsung 34 Polda yang bertugas membuat dan menjabarkan 51 giat dari 16 program tersebut menjadi 177 aksi yang unggul dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Dalam pembentukan Posko Presisi ini juga, Kapolri membangun aplikasi 'Posko Presisi'. Aplikasi ini bisa diunduh di smartphone, aksi yang dijalankan dari mulai tingkat Mabes hingga polsek dapat dipantau lengkap dengan indikator pencapaiannya.
“Misalnya terkait kebijakan utama dalam Transformasi Operasional terdapat program 'pemantapan kinerja pemeliharaan', yang mana kegiatannya adalah pemeliharaan kamtibmas dengan mengedepankan pemolisian prediktif,” jelasnya. (OL-13)
Kapolri juga akan melantik Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar) Irjen Adi Deriyan Jayamarta.
Dari potensi 5 juta hektare lahan sawit bermasalah, pemerintah telah memverifikasi pelanggaran di 3,7 juta hektare dan menguasai kembali 3,1 juta hektare.
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menepis isu yang menyebut dirinya mundur dari Polri setelah dimutasi menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri. I
Landasan meutasi mengacu pada Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025 dan Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Polri, Inspektur Jenderal Polisi Anwar.
Kepala Negara memberikan arahan agar tindakan tegas diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Tanggung jawab pendidikan tidak hanya dilakukan Kementerian Pendidikan dan agama saja, tetapi melibatkan semua pihak supaya mencapai Indonesia emas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
Surat Telegram ST/2274/XI/Kep.2024, ST/2276/XI/Kep.2024, ST/2277/XI/Kep.2024, ST/2278/XI/Kep.2024. Keempat surat telegram ini terbit pada Minggu (29/12).
Chaidir menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pilkada.
Peninjauan itu dilakukan dengan berdiskusi mengenai sistem keamanan yang diterapkan, penyimpanan logistik hingga antisipasi potensi gangguan keamanan.
Polisi dinilai kebobolan terkait diselenggarakannya kontes kecantikan transgender atau waria yang digelar di Hotel Orchardz, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved