Kamis 08 April 2021, 11:52 WIB

KPK Desak Pengelolaan Aset TMII Dikembalikan ke Pemerintah

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
KPK Desak Pengelolaan Aset TMII Dikembalikan ke Pemerintah

MI/Andri Widiyanto
Petugas menyelesaikan pemasangan baliho di depan pintu gerbang Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (7/3/2021).

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian Pencegahan telah mendampingi pemerintah daerah dengan mendorong implementasi delapan area intervensi untuk perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang baik.

Salah satunya terkait manajemen aset daerah seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Stadion Gelora Bung Karno (GBK)

"Terkait aset TMII, pada 2020 melalui pelaksanaan tugas koordinasi KPK telah mengkoordinasikan dan memfasilitasi para pihak terkait, agar pengelolaan TMII dapat diberikan kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Kementerian Sekretariat Negara, untuk kemudian dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan masyarakat luas," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Kamis (8/4).

Sebelumnya, kata Ipi, Yayasan Harapan Kita telah mengelola TMII sejak pertengahan tahun 1970-an berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 51 Tahun 1977, yang menyatakan bahwa TMII adalah hak milik Negara Republik Indonesia dan penguasaan serta pengelolaan TMII diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita.

Namun, sesuai Akta Persembahan TMII tertanggal 17 Juni 1987 di hadapan Notaris, Yayasan Harapan Kita menyerahkan kepemilikan TMII kepada Pemerintah Republik Indonesia. Itu terdiri atas lahan tanah dan seluruh bangunan yang ada di atasnya.

Selain TMII, kata IPI, KPK juga menemukan banyaknya aset daerah/negara yang dikuasai pihak ketiga secara tidak sah dan mengakibatkan terjadinya kerugian negara.

Hilangnya aset negara karena beberapa sebab, di antaranya aset tidak memiliki dokumen legal, tidak dikuasai secara fisik, atau dalam sengketa. Tata kelola aset yang baik akan menghindarkan potensi kerugian daerah karena aset yang berpindah tangan, diperjualbelikan atau dikuasai oleh pihak ketiga.

Melalui fokus area intervensi manajemen aset, KPK mendorong untuk dilakukan penertiban, pemulihan dan optimalisasi pemanfaatan aset untuk kepentingan negara.

Sejak 2019, KPK juga melakukan pendampingan terhadap Kementerian, Lembaga dan BUMN di tingkat pusat dalam pengelolaan aset negara. Kementerian Sekretariat Negara menjadi salah satu fokus yang menjadi perhatian KPK terkait pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN) untuk kontribusi kepada negara.

"Salah satunya karena besarnya nilai aset milik Kemensetneg, yaitu Rp571 Triliun, yang meliputi antara lain aset Taman Mini Indonesia Indah, PPK Kemayoran, dan aset Gelora Bung Karno (GBK)," pungkasnya. (Cah/OL-09)

Baca Juga

Antara

Nilai Agama Harus Terpancar dalam Bernegara

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 17 April 2021, 20:20 WIB
Menurut dia, nilai-nilai luhur agama harus menjadi prinsip dan sasaran bernegara. Misalnya menyangkut kesejahteraan, keadilan, kesetaraan,...
MI/Adam Dwi Putra

Poros Koalisi Parpol Islam Dinilai Minim Figur

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 17 April 2021, 18:50 WIB
Adi menilai koalisi Islam akan sulit bersaing dengan koalisi nasionalis karena minimnya figur pemimpin Islam untuk disandingkan dalam...
MI/Susanto

KSP Pastikan Ada Figur Baru saat Reshuffle Kabinet

👤Andhika prasetyo 🕔Sabtu 17 April 2021, 17:24 WIB
TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian memastikan akan ada sosok baru di jajaran Kabinet Indonesia Maju saat...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Maksimalkan Target di Ajang Pramusim

EMPAT tim semifinalis Piala Menpora, yakni PSS Sleman, Persib Bandung, Persija Jakarta, dan PSM Makassar, akan memaksimalkan turnamen pramusim sebelum berlanjut ke Liga 1

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya