Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Islam Syech Yusuf Adib Miftahul mencium indikasi Forum Sekretaris (Forses) Kementrian dan Lembaga dijadikan tempat untuk jual beli jabatan.
Hal ini, kata Adib, telah melenceng dari tujuan dan cita-cita Forses dibentuk yakni sebagai sarana mempermudah komunikasi dan koordinasi antar sekretaris di Kementrian dan Lembaga yang diharapkan dapat mendukung cita-cita reformasi birokrasi.
"Namun dalam perjalanannya, ada indikasi menarik Forses ke wilayah politik jual beli jabatan," kata Adib dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/3).
Sebab, kata Adib, indikasi itu sangat muda dibaca. Pasalnya Forses memiliki penguasaan dan akses informasi dan birokrasi termasuk soal rencana dan pengajuan seleksi jabatan di setiap Kementrian dan Lembaga.
Dikatakan Adib, Ketua Forses Dwi Wahyu Atmaji yang juga menjabat sebagai Sekretaris Menteri Pendayagunaan dan Aparatus Sipil Negara (Menpan RB) patut diduga kuat memainkan pengaruhnya dalam praktik jual beli jabatan di Kementrian dan Lembaga lantaran sudah dipastikan memiliki data lengkap serta akses terhadap seleksi pejabat.
Adib mengungkap, dalam seleksi jabatan Kepala Arsip Nasional Indonesia (ANRI) yang diikuti oleh tujuh orang. Tiga dari Internal ANRI sementara empat kandidat lain dari eksternal.
Namun, Adib khawatir, salah satu kandidat yakni Imam Gunarto dengan jabatanya sebagai Sekretaris Utama (ANRI) yang notabene masuk dalam anggota Forum Sekretaris (Forses) main mata. Mengingat, Ketua Forses Dwi Wahyu Atmaji merupakan salah satu panitia seleksi jabatan kepala ANRI.
"Ini ujian bagi integritas ketua Forses yang notabene sebagai Sesmenpan sekaligus anggota Pansel," tekan Adib.
Untuk itu, Adib berharap agar Menpan RB Tjahjo Kumolo menjaga Forses sebagai satu wadah untuk memastikan komunikasi dan koordinasi antar Kementrian dan Lembaga tidak disalahgunakan sebagai ajang jual beli jabatan.
"Kita dukung pak Tjahjo untuk terus membenahi birokrasi. Dengan kemampuan beliau dan pengalamannya dapat membaca birokrat yang melakukan manuver politik," pungkas Adib. (OL-13)
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut penangkapan terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terkait dengan dugaan suap.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terlibat kasus suap dalam pengadaan barang dan jasa serta jabatan.
Informasi itu diperoleh penyisik KPK saat memeriksa tiga saksi terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di Bekasi.
Delapan saksi akan diminta keterangan mengenai kasus dugaan jual beli jabatan di Pemerintah KabupatenProbolinggo.
Pejabat yang melakukan jual beli jabatan juga biasanya tidak malu untuk minta duit ke bawahannya.
KPK) menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya yang juga anggota DPR Hasan Aminuddin sebagai tersangka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved