Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Islam Syech Yusuf Adib Miftahul mencium indikasi Forum Sekretaris (Forses) Kementrian dan Lembaga dijadikan tempat untuk jual beli jabatan.
Hal ini, kata Adib, telah melenceng dari tujuan dan cita-cita Forses dibentuk yakni sebagai sarana mempermudah komunikasi dan koordinasi antar sekretaris di Kementrian dan Lembaga yang diharapkan dapat mendukung cita-cita reformasi birokrasi.
"Namun dalam perjalanannya, ada indikasi menarik Forses ke wilayah politik jual beli jabatan," kata Adib dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/3).
Sebab, kata Adib, indikasi itu sangat muda dibaca. Pasalnya Forses memiliki penguasaan dan akses informasi dan birokrasi termasuk soal rencana dan pengajuan seleksi jabatan di setiap Kementrian dan Lembaga.
Dikatakan Adib, Ketua Forses Dwi Wahyu Atmaji yang juga menjabat sebagai Sekretaris Menteri Pendayagunaan dan Aparatus Sipil Negara (Menpan RB) patut diduga kuat memainkan pengaruhnya dalam praktik jual beli jabatan di Kementrian dan Lembaga lantaran sudah dipastikan memiliki data lengkap serta akses terhadap seleksi pejabat.
Adib mengungkap, dalam seleksi jabatan Kepala Arsip Nasional Indonesia (ANRI) yang diikuti oleh tujuh orang. Tiga dari Internal ANRI sementara empat kandidat lain dari eksternal.
Namun, Adib khawatir, salah satu kandidat yakni Imam Gunarto dengan jabatanya sebagai Sekretaris Utama (ANRI) yang notabene masuk dalam anggota Forum Sekretaris (Forses) main mata. Mengingat, Ketua Forses Dwi Wahyu Atmaji merupakan salah satu panitia seleksi jabatan kepala ANRI.
"Ini ujian bagi integritas ketua Forses yang notabene sebagai Sesmenpan sekaligus anggota Pansel," tekan Adib.
Untuk itu, Adib berharap agar Menpan RB Tjahjo Kumolo menjaga Forses sebagai satu wadah untuk memastikan komunikasi dan koordinasi antar Kementrian dan Lembaga tidak disalahgunakan sebagai ajang jual beli jabatan.
"Kita dukung pak Tjahjo untuk terus membenahi birokrasi. Dengan kemampuan beliau dan pengalamannya dapat membaca birokrat yang melakukan manuver politik," pungkas Adib. (OL-13)
PENELITI Indef mengatakan, kebijakan work from home (WFH) berpotensi membantu efisiensi anggaran pemerintah dan perusahaan, tetapi berisiko menghambat perekonomian.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema kerja bekerja dari rumah (work from home) atau WFH dampak dari kenaikan harga minyak.
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
Transfer dana THR dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD).
Pensiunan harus menjaga keamanan data pribadi dan tidak memberikan informasi penting kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) diperkirakan akan rampung dalam waktu sekitar satu pekan ke depan.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut penangkapan terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terkait dengan dugaan suap.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terlibat kasus suap dalam pengadaan barang dan jasa serta jabatan.
Informasi itu diperoleh penyisik KPK saat memeriksa tiga saksi terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di Bekasi.
Delapan saksi akan diminta keterangan mengenai kasus dugaan jual beli jabatan di Pemerintah KabupatenProbolinggo.
Pejabat yang melakukan jual beli jabatan juga biasanya tidak malu untuk minta duit ke bawahannya.
KPK) menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya yang juga anggota DPR Hasan Aminuddin sebagai tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved