Jumat 17 September 2021, 10:21 WIB

Firli: Jual Beli Jabatan Sama dengan Tukang Peras

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
Firli: Jual Beli Jabatan Sama dengan Tukang Peras

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Ketua KPK Firli Bahuri

 

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut sistem jual beli jabatan masih menjadi masalah di daerah. Pejabat daerah yang berkuasa biasanya bakal memanfaatkan jabatannya untuk mencari uang dengan jual beli jabatan.

Firli bahkan sampai menganalogikan pejabat yang menjual beli jabatan di daerah dengan tukang peras. Pejabat yang melakukan jual beli jabatan juga biasanya tidak malu untuk minta duit ke bawahannya.

"Kalau ada suatu jabatan yang dianggap penyelenggara negara bahwa yang bersangkutan layak atau tidak, maka bisa terjadi pemerasan. Dengan kalimat 'apakah anda masih ingin bertahan dijabatan tersebut? kalau mau bertahan maka anda harus bayar sekian, kalau tidak harus diganti'," kata Firli di Jakarta, Jumat, 17 September 2021.

Baca juga: Mahfud MD: Banyak Kasus TPPU, Namun Penindakan Relatif Minim

Firli mengatakan permainan amis ini terjadi karena pejabat yang menjual beli jabatan integritas antikorupsinya rendah. Pejabat seperti itu biasanya tidak memikirkan rakyat saat menduduki tahta.

"Seketika seorang penyelenggara negara atau kepala daerah baru saja dilantik, maka dia akan berpikir siapa saja yang akan jadi tim sukses dan yang bukan," ujar Firli.

Firli menyebut tindakan jual beli jabatan biasanya masuk dalam kategori suap dan gratifikasi. Pejabat negara dilarang menerima suap dalam bentuk apapun karena bisa merusak daerah dan harapan rakyat.

"Suap ini tentu harus dipenuhi dan dimaknai adanya pertemuan dengan penerima dan pemberi tidak hanya fisik tapi alam pikiran. Karena tidak akan pernah terjadi suap apabila bertemunya alam pikiran penerima dan pemberi," ujar Firli.

Lalu, masalah gratifikasi dalam jual beli jabatan biasa terjadi karena ada kaitan *erat *antara pemberi dengan penerima. Pemberian gratifikasi ke pejabat untuk sebuah kursi biasanya dilakukan untuk menghilangkan embel-embel suap dalam istilah minta tolong.

"Pemberi juga sadar dia memberi gratifikasi kepada para penerima bahwa ada kaitan dengan jabatan dan kewenangan yang dimiliki penerima gratifikasi," tutur Firli. (Medcom.id/OL-4)

Baca Juga

MI/PANCA SYURKANI

NasDem Ajak Golkar Berkoalisi, Usung Kandidat yang Layak jadi Capres

👤Putra Ananda 🕔Selasa 26 Oktober 2021, 18:20 WIB
NasDem memberikan tawaran kepada Partai Golkar untuk membentuk koalisi lebih awal yang dilanjutkan dengan tahapan konvensi calon presiden...
MI/Adam Dwi

Istri Bupati Musi Banyuasin Dicecar Soal Penghasilan Suaminya

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 26 Oktober 2021, 18:14 WIB
Erini Mutia Yufada, istri Bupati Musi Banyuasin nonaktif, menjadi saksi dalam kasus suap yang menjerat suaminya. Penyidik turut mendalami...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

KPK Yakin Bantahan Azis Syamsuddin Tak Berpengaruh

👤Dhika kusuma winata 🕔Selasa 26 Oktober 2021, 17:40 WIB
Azis membantah memiliki kedekatan khusus dengan Robin maupun menanyakan soal...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Bongkar Transaksi Narkoba Rp120 Triliun

Para anggota sindikat narkoba juga kerap memanfaatkan warga yang polos untuk membantu transaksi dari dalam ke luar negeri dan sebaliknya.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya