Headline

Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.

Fokus

PSG masih ingin menambah jumlah pemain muda.

Demokrat: Kebijakan Larangan Mudik Tidak Efektif

Cahya Mulyana
27/3/2021 07:28
Demokrat: Kebijakan Larangan Mudik Tidak Efektif
Calon penumpang bersiap menaiki bus di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Jumat (26/3/2021)( ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

LARANGAN mudik Lebaran 2021 yang dikeluarkan pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dinilai tidak tegas. Politisi Partai Demokrat Lasmi Indaryani menilai kebijakan tersebut tanpa regulasi yang kuat maka implementasinya akan mentah atau tidak efektif.

"Jika implementasi larangan mudik pelaksanaannya masih seperti tahun kemarin. Saya pesimistis masyarakat akan mematuhinya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/3).

Ia menyarankan kepada pemerintah supaya masyarakat mematuhi kebijakan itu harus dibakukan dalam regulasi yang jelas. Kemudian dalam implementasi harus dipastikan larangan itu bersifat tegas dan konsisten.

"Saya apresiasi keputusan pemerintah yang melarang mudik lebaran. Karena dengan keputusan tersebut minimal kita bisa menghambat rantai penyebaran virus," ungkap Lasmi.

Menurut Lasmi, pemerintah pun harus senada dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat. Jangan lagi ada kebijakan kebijakan menteri yang tidak segaris dengan kebijakan pemerintah.

"Semua jajaran juga harus satu bahasa dan tindakan. Jangan sampai hari ini Menteri Koordinator bidang PMK (Muhadjir Effendy) melarang mudik, tapi nanti kementerian lain membuat kebijakan pesawat boleh diisi penuh lalu KAI malah menambah kereta lebaran," tegas Lasmi.

Larangan mudik ini juga harus diterapkan tegas untuk semua moda transportasi, termasuk pesawat, kapal, dan kereta api agar tidak ada anggapan larangan mudik tebang pilih karena hanya menyasar pemudik yang menggunakan transportasi tertentu.

"Jadi menurut saya, kunci keberhasilan larangan mudik adalah regulasi yang jelas dan tegas serta penerapan di lapangan yang konsisten dan adil. Jika hal tersebut di atas tidak dilakukan maka akan percuma pemerintah melarang mudik lebaran karena pasti tidak akan dipatuhi masyarakat," pungkasnya.

baca juga: Mudik Dilarang, Kemenhub Segera Terbitkan Aturan Transportasi Umum

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang PMK sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 Muhadjir Efendy memutuskan untuk meniadakan kegiatan mudik lebaran 2021. Keputusan tersebut diambil karena masih tingginya kasus covid-19 dan angka kematian akibat virus ini. (OL-3)
 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya