Jumat 19 Maret 2021, 05:13 WIB

Perusahaan Tambang di Kalsel Digeledah KPK Terkait Kasus Pajak

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Perusahaan Tambang di Kalsel Digeledah KPK Terkait Kasus Pajak

MI/Susanto
Logo KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama di Kalimantan Selatan. Penggeledahan terhadap perusahaan tambang batubara itu terkait penyidikan kasus pajak di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

"Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di wilayah Kalimantan Selatan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji untuk pemeriksaan perpajakan 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (18/3) malam.

Lokasi penggeledahan kantor PT Jhonlin Baratama itu di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. PT Jhonlin Baratama merupakan anak usaha Jhonlin Group milik Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

Baca juga: KPK Selisik Dugaan Penyimpangan Dana Covid-19 di Sumbar

Selain itu, penyidik juga menggeledah tiga rumah pihak-pihak yang terkait dengan perkara. Tiga rumah itu juga berada di Kabupaten Tanah Bumbu. Barang bukti dokumen diamankan penyidik dari PT Jhonlin Baratama dan tiga rumah itu.

"Dari penggeledahan ditemukan bukti di antaranya berbagai dokumen dan barang elektronik yang diduga terkait dengan perkara. Barang bukti yang diamankan akan diverifikasi dahulu untuk dilakukan penyitaan melengkapi berkas perkara penyidikan," kata Ali Fikri.

Dalam kasus itu, KPK menduga pejabat Ditjen Pajak menerima suap untuk merekayasa pemeriksaan pajak korporasi. Nilai suap terkait kongkalikong pemeriksaan pajak itu ditengarai mencapai puluhan miliar.

KPK telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk unsur pejabat Ditjen Pajak. Namun, pengumuman resmi baru bakal dilakukan saat penahanan.

Terkait kasus itu, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM juga sudah menindaklanjuti pengajuan pencegahan ke luar negeri dari KPK. Total ada enam orang yang dicegah, dua di antaranya ASN Ditjen Pajak berinisial APA dan DR.

Empat orang lainnya berinisial RAR, AIM, VL, dan AS. Pencegahan keenam orang itu berlaku selama enam bulan sejak 8 Februari lalu hingga 5 Agustus mendatang. (OL-1)

Baca Juga

AFP

PDIP Soal Wacana Jokowi Tiga Periode: Kerjaan Orang Cari Muka

👤Ant 🕔Minggu 20 Juni 2021, 19:40 WIB
Presiden Jokowi, kata Basarah, menganggap bahwa orang-orang yang memunculkan gagasan tiga periode, mau cari...
MI/Adam Dwi

Revisi Otonomi Khusus Harus Libatkan Masyarakat Papua

👤Sri Utami 🕔Minggu 20 Juni 2021, 19:33 WIB
Peneliti LIPI Rosita Dewi mengatakan otonomi khusus (Otsus) Papua merupakan upaya resolusi konflik untuk Papua yang merupakan hasil...
MI/ Susanto

SMRC: Mayoritas Publik Ingin Presiden tetap Dipilih Rakyat

👤Ant 🕔Minggu 20 Juni 2021, 17:57 WIB
Survei SMRC itu menunjukkan mayoritas rakyat tidak mendukung gagasan pemilihan presiden oleh MPR seperti di era Orde...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Perlindungan Ganda terhadap Virus Korona dan Flu

DALAM perlombaan vaksin, perusahaan AS Novavax terlambat.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya