Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik dugaan perintah Edhy Prabowo terkait penarikan uang garansi bank dari eksportir benih lobster. KPK sudah menyita uang sebesar Rp52,3 miliar terkait uang garansi tersebut.
"Tersangka EP (Edhy) dikonfirmasi terkait perintah dan kebijakan untuk dibuatkannya bank garansi bagi para eksportir, yang mendapatkan izin ekspor benih bening lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (17/3).
Konfirmasi soal perintah itu didalami penyidik saat memeriksa Edhy pada Selasa (16/3) kemarin. Penyidik juga kembali memeriksa tersangka lain dalam kasus tersebut, yakni staf istri Edhy Ainul Faqih dan eks staf khusus Edhy, Andreau Misanta Pribadi.
Baca juga: Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Sejumlah Saksi
Terhadap Ainul, KPK terus mendalami pengetahuannya soal aliran dana ke berbagai pihak. Untuk Andreau, penyidik mengonfrontasi terkait dana yang diduga diterima Edhy. KPK sedianya juga memeriksa saksi wiraswasta Ade Mulyana Saleh, namun yang bersangkutan tidak hadir.
Sebelumnya, KPK menyita uang sebesar Rp52,3 miliar dari Bank BNI Cabang Gambir, Jakarta. Uang itu diduga berasal dari eksportir benih lobster yang disimpan sebagai garansi bank. KPK menyebut penarikan setoran duit jaminan dari eksportir, berdasarkan perintah dari Edhy Prabowo kepada Sekjen KKP.
Sekjen KKP meneruskan garansi itu kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), yang kemudian diperintahkan lagi kepada Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta. KPK menduga penarikan uang dari eksportir tidak memiliki dasar aturan.(OL-11)
Klaster makelar kasus, yakni Zarof Ricar dan Ronny Bara Pratama, putra Zarof Ricar. Keempat, klaster aparat penegak hukum yang diduga melakukan perintangan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan pada Inhutani V.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP) KKP Ishartini mengungkapkan, pihaknya telah menerima informasi resmi dari FDA.
KKP menangkap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka.
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved