Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
STAF ahli mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara bidang komunikasi, Kukuh Ariwibowo, mengakui adanya titipan Juliari ke dirinya untuk diserahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Hal itu disampaikan Kukuh saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang rasuah bansos sembako covid-19.
"Mohon maaf, (titipan) itu dari Pak Juliari Batubara," ujar Kukuh di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/3).
Menurut Kukuh, dirinya dipanggil oleh Juliari dua minggu sebelum acara di Semarang, Jawa Tengah. Saat itu, Julari menyampaikan pesan bahwa akan ada titipan untuk Ahmad Suyuti. Adapun sehari sebelum berangkat ke Semarang, Kukuh mengaku diminta ke rumah pribadi Juliari yang terletak di Cempaka Mas, Jakarta.
"Apa yang saudara ambil?" tanya jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ikhsan Fernandi ke Kukuh.
"Amplop. Amplopnya putih, tipis, dikasih map," jawab Kukuh.
Kukuh menyebut amplop tersebut diserahkan sendiri oleh Juliari. Kepadanya, Juliari hanya berpesan tolong disampaikan saja ke Ahmad Suyuti. Ia menyangkal ada titipan lain ke pihak lain yang dititipkan Juliari melaluinya.
Adapun penyerahan titipan Juliari itu diserahkan Kukuh di Hotel Grand Candi, Semarang secara langsung ke Ahmad Suyuti. Kukuh mengakui dalam pikirannya, amplop tersebut berisi uang. Hal ini semakin diperkuat dengan pernyataan JPU KPK.
"Ini kan uang yang besar Pak, sekitar 500 juta," ujar JPU KPK.
Di luar sidang, JPU KPK mengatakan bahwa titipan Juliari itu adalah uang dalam pecahan dollar Singapura yang setara dengan Rp500 juta.
Baca juga : Isu Korupsi Dana Otsus Papua Jangan Cuma Jadi Alat Intimidasi
Pemberian uang ke Ahmad Suyuti sebelumnya juga pernah diutarakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial dalam proyek pengadaan paket sembako bansos covid-19, Adi Wahyono.
Dalam sidang yang digelar Senin (8/3) lalu, Adi mengakui salah satu penggunaan uang fee yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp14,7 dari para vendor digunakan untuk kunjungan kerja ke Semarang. Saat didalami JPU KPK, ia mengaku kunjungan itu juga dilakukan untuk bertemu Ahmad Suyuti.
Saat itu, ia menyebut menyerahkan uang Rp2 miliar ke Kukuh Ariwibowo, di Bandara Halim Perdanakusuma. Penyerahan itu, sebut Adi, diinisiasi oleh Juliari.
"Saksi tau tidak apa hubungannya Pak Menteri sampai kok Pak Menteri menyerahkan uang ke Pak Suyuti?" tanya JPU KPK di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/3).
"Secara persis saya tidak tau. Hanya Pak Menteri kan dapilnya (daerah pemilihan) Jateng I, meliputi Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, sama Salatiga," tandasnya. (OL-2)
PAKAR hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Aktivis antikorupsi menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Selain Reynanda, seorang warga bernama Muhammad Safari Siregar, 41, juga ditemukan meninggal lantaran terseret arus.
Penyidik mendalami bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kesetjenan MPR RI, bagaimana pembayarannya, serta permintaan komitmen fee-nya.
KPK menghormati putusan hakim dalam memberikan hukuman untuk terpidana kasus korupsi. Namun, jika vonisnya ringan, dikhawatirkan efek jera menjadi hilang.
Dalam kasusnya, Nasri dinyatakan merugikan negara Rp10,26 miliar. Dalam putusan perkara, terpidana itu diwajibkan membayar uang pengganti Rp10,07 miliar.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved