Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
STAF ahli mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara bidang komunikasi, Kukuh Ariwibowo, mengakui adanya titipan Juliari ke dirinya untuk diserahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Hal itu disampaikan Kukuh saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang rasuah bansos sembako covid-19.
"Mohon maaf, (titipan) itu dari Pak Juliari Batubara," ujar Kukuh di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/3).
Menurut Kukuh, dirinya dipanggil oleh Juliari dua minggu sebelum acara di Semarang, Jawa Tengah. Saat itu, Julari menyampaikan pesan bahwa akan ada titipan untuk Ahmad Suyuti. Adapun sehari sebelum berangkat ke Semarang, Kukuh mengaku diminta ke rumah pribadi Juliari yang terletak di Cempaka Mas, Jakarta.
"Apa yang saudara ambil?" tanya jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ikhsan Fernandi ke Kukuh.
"Amplop. Amplopnya putih, tipis, dikasih map," jawab Kukuh.
Kukuh menyebut amplop tersebut diserahkan sendiri oleh Juliari. Kepadanya, Juliari hanya berpesan tolong disampaikan saja ke Ahmad Suyuti. Ia menyangkal ada titipan lain ke pihak lain yang dititipkan Juliari melaluinya.
Adapun penyerahan titipan Juliari itu diserahkan Kukuh di Hotel Grand Candi, Semarang secara langsung ke Ahmad Suyuti. Kukuh mengakui dalam pikirannya, amplop tersebut berisi uang. Hal ini semakin diperkuat dengan pernyataan JPU KPK.
"Ini kan uang yang besar Pak, sekitar 500 juta," ujar JPU KPK.
Di luar sidang, JPU KPK mengatakan bahwa titipan Juliari itu adalah uang dalam pecahan dollar Singapura yang setara dengan Rp500 juta.
Baca juga : Isu Korupsi Dana Otsus Papua Jangan Cuma Jadi Alat Intimidasi
Pemberian uang ke Ahmad Suyuti sebelumnya juga pernah diutarakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial dalam proyek pengadaan paket sembako bansos covid-19, Adi Wahyono.
Dalam sidang yang digelar Senin (8/3) lalu, Adi mengakui salah satu penggunaan uang fee yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp14,7 dari para vendor digunakan untuk kunjungan kerja ke Semarang. Saat didalami JPU KPK, ia mengaku kunjungan itu juga dilakukan untuk bertemu Ahmad Suyuti.
Saat itu, ia menyebut menyerahkan uang Rp2 miliar ke Kukuh Ariwibowo, di Bandara Halim Perdanakusuma. Penyerahan itu, sebut Adi, diinisiasi oleh Juliari.
"Saksi tau tidak apa hubungannya Pak Menteri sampai kok Pak Menteri menyerahkan uang ke Pak Suyuti?" tanya JPU KPK di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/3).
"Secara persis saya tidak tau. Hanya Pak Menteri kan dapilnya (daerah pemilihan) Jateng I, meliputi Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, sama Salatiga," tandasnya. (OL-2)
Hakim juga menegaskan pentingnya pemulihan hak-hak terdakwa, termasuk kedudukan, harkat, serta martabatnya di mata hukum.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
Para tersangka diduga membagi kuota tersebut secara sepihak dengan komposisi 50:50.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negara Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (30/3/2026), dengan agenda pemeriksaan ahli dari jaksa penuntut umum (JPU).
KPK memberi status tahanan rumah pada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuari sorotan. tidak sejalan dengan karakter kasus korupsi besar yang ditangani dan penegakan hukum
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan proses penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler pada triwulan pertama 2026 terus berjalan.
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved