Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
STAF ahli mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara bidang komunikasi, Kukuh Ariwibowo, mengakui adanya titipan Juliari ke dirinya untuk diserahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Hal itu disampaikan Kukuh saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang rasuah bansos sembako covid-19.
"Mohon maaf, (titipan) itu dari Pak Juliari Batubara," ujar Kukuh di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/3).
Menurut Kukuh, dirinya dipanggil oleh Juliari dua minggu sebelum acara di Semarang, Jawa Tengah. Saat itu, Julari menyampaikan pesan bahwa akan ada titipan untuk Ahmad Suyuti. Adapun sehari sebelum berangkat ke Semarang, Kukuh mengaku diminta ke rumah pribadi Juliari yang terletak di Cempaka Mas, Jakarta.
"Apa yang saudara ambil?" tanya jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ikhsan Fernandi ke Kukuh.
"Amplop. Amplopnya putih, tipis, dikasih map," jawab Kukuh.
Kukuh menyebut amplop tersebut diserahkan sendiri oleh Juliari. Kepadanya, Juliari hanya berpesan tolong disampaikan saja ke Ahmad Suyuti. Ia menyangkal ada titipan lain ke pihak lain yang dititipkan Juliari melaluinya.
Adapun penyerahan titipan Juliari itu diserahkan Kukuh di Hotel Grand Candi, Semarang secara langsung ke Ahmad Suyuti. Kukuh mengakui dalam pikirannya, amplop tersebut berisi uang. Hal ini semakin diperkuat dengan pernyataan JPU KPK.
"Ini kan uang yang besar Pak, sekitar 500 juta," ujar JPU KPK.
Di luar sidang, JPU KPK mengatakan bahwa titipan Juliari itu adalah uang dalam pecahan dollar Singapura yang setara dengan Rp500 juta.
Baca juga : Isu Korupsi Dana Otsus Papua Jangan Cuma Jadi Alat Intimidasi
Pemberian uang ke Ahmad Suyuti sebelumnya juga pernah diutarakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial dalam proyek pengadaan paket sembako bansos covid-19, Adi Wahyono.
Dalam sidang yang digelar Senin (8/3) lalu, Adi mengakui salah satu penggunaan uang fee yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp14,7 dari para vendor digunakan untuk kunjungan kerja ke Semarang. Saat didalami JPU KPK, ia mengaku kunjungan itu juga dilakukan untuk bertemu Ahmad Suyuti.
Saat itu, ia menyebut menyerahkan uang Rp2 miliar ke Kukuh Ariwibowo, di Bandara Halim Perdanakusuma. Penyerahan itu, sebut Adi, diinisiasi oleh Juliari.
"Saksi tau tidak apa hubungannya Pak Menteri sampai kok Pak Menteri menyerahkan uang ke Pak Suyuti?" tanya JPU KPK di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/3).
"Secara persis saya tidak tau. Hanya Pak Menteri kan dapilnya (daerah pemilihan) Jateng I, meliputi Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, sama Salatiga," tandasnya. (OL-2)
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved