Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus mendalami aliran dana dalam kasus bansos covid-19. Sejumlah nama sebelumnya muncul di persidangan, mulai dari anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi, advokat senior Hotma Sitompul, hingga penyanyi dangdut Cita Citata.
"Terkait keterangan saksi tersebut, tentu tim jaksa penuntut umum akan mengonfirmasi kepada saksi-saksi lain yang akan dihadirkan di persidangan. Berikutnya akan dilakukan analisis lebih lanjut dalam surat tuntutan. Kami mengajak masyarakat dapat terus mengikuti dan mengawasi persidangan," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (9/3).
Sebelumnya, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso saat bersaksi di persidangan untuk terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja membeberkan penggunaan uang fee senilai Rp14,7 miliar dari perusahaan penyedia bansos.
Dari Rp14,7 miliar itu, Matheus menyebutkan ada Rp8,4 miliar diberikan ke Juliari Batubara melalui Kepala Biro Umum Kemensos Adi Wahyono. Sejumlah uang juga disebut mengalir ke pejabat Kemensos dan sebagian dipakai untuk kegiatan Kemensos.
Sejumlah nama seperti Achsanul Qosasi, Hotma Sitompul, hingga Cita Citata muncul dalam persidangan itu ketika jaksa mengonfirmasi terkait aliran dana fee dari vendor bansos. Di persidangan, ada uang Rp1 miliar yang disebut untuk operasional BPK.
Disebut pula aliran uang Rp3 miliar ke Hotma Sitompul sebagai pembayaran jasa pengacara untuk kasus yang dihadapi Kementerian Sosial. Disebut juga uang Rp150 juta untuk membayar pedangdut Cita Citata yang mengisi acara Kemensos di Labuan Bajo.
Dalam perkara itu, komisi antirasuah menetapkan lima tersangka yakni Juliari Batubara, dua pejabat pembuat komitmen Kemensos yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta pihak swasta Ardian dan Harry. Dari lima tersangka, baru perkara Harry dan Ardian yang sudah disidangkan di pengadilan. (OL-14)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Ekrem Imamoglu, rival utama Presiden Erdogan, hadir di pengadilan atas tuduhan korupsi. Oposisi dan aktivis HAM sebut persidangan ini bermotif politik.
Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah akibat tak ada efek jera dalam penegakan hukum dan hukuman yang rendah
Penyegelan dilakukan dengan memasang garis segel pada pintu kedua ruangan tersebut.
SETELAH OTT KPK di Cilacap, Jawa Tengah, para pejabat Pemkab Cilacap termasuk Bupati Syamsul Auliya Rachman bersama pejabat lainnya diperiksa di Satreskrim Polresta Banyumas.
KPK melakukan OTT terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terkait dugaan suap proyek. Sebanyak 27 orang diperiksa intensif dan uang disita.
Sebelumnya, pada 13 Maret 2026, KPK mengumumkan OTT kesembilan 2026 sekaligus yang ketiga di bulan Ramadan.
Namun, saat ditanya wartawan, Sadmoko hanya tersenyum sambil berjalan menuju masjid dengan didampingi personel Polresta Banyumas.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut, termasuk Bupati Cilacap.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved