Sabtu 06 Maret 2021, 13:32 WIB

Pelaksanaan Pemilu 2024 Diusulkan pada Maret

Sri Utami | Politik dan Hukum
Pelaksanaan Pemilu 2024 Diusulkan pada Maret

Antara/Sevianto Pakiding.
Warga Kabupaten Asmat melakukan pencoblosan dengan menerapkan protokol kesehatan di TPS 006 Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua.

 

PENENTUAN hari pencoblosan Pemilu 2024 perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting yang dapat memengaruhi pelaksaan pemilihan. Faktor tersebut yakni alam (musim hujan) dan anggaran.

Anggota KPU Hasyim Asy'ari mengatakan Januari-Februari merupakan bulan dengan curah hujan tinggi. Karenanya, patut dipertimbangkan bila hari-H pencoblosan dilaksanakan di awal tahun.

"Akan merepotkan pemilih dan penyelenggara, karena konsentrasi pasti terbelah dan lebih memprioritaskan penyelamatan jiwa dan harta benda (evakuasi) daripada penyelenggaraan pemilu," ujarnya, Sabtu (6/3).

Anggaran di kedua bulan tersebut pun masih direpotkan dengan pencairan rutin. Dengan demikian pelaksanaan pemilu 2024 diusulkan setelah Februari.

"KPU perlu meminta pertimbangan para ahli ilmu falak dari kampus UIN/IAIN dan pesantren serta BMKG untuk mendapatkan prediksi cuaca pada Januari, Februari, dan Maret 2024. Selain untuk mendapatkan prediksi cuaca, perlu diketahui waktu kegiatan keagamaan, semacam mulai puasa Ramadan (sekitar pekan ke-2 Maret 2024) dan Idul Fitri (sekitar pekan ke-2 April 2024).

Dia merinci hari pencoblosan Pemilu 2024 pada Maret merupakan pilihan moderat. Bila hari pencoblosan Pemilu 2024 pada Maret 2024, tahapan dimulai pada Juli 2022 atau 20 bulan sebelum hari H pencoblosan.

"Durasi waktu masing-masing tahapan dan kegiatan ada ketentuan dalam Pasal 2 UU Pemilu. Ukuran utama yaitu hari-H pencoblosan. Dari situ ditarik mundur untuk masing-masung tahapan dan kegiatan," ulasnya.

Salah satu asas penyelenggara pemilu yaitu bekerja efisien dan efektif. Pemilu dan pilkada juga harus dimaknai sebagai arena konflik politik yang dianggap sah untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan.

"Bila pemaknaan pemilu yaitu arena konflik politik, menurut saya dan berbagai pihak, berharap dilakukan dalam waktu yang singkat atau pendek, bukan dalam waktu/durasi yang lama atau panjang. Bila tahapan pemilu dimulai lebih awal daripada 20 bulan, ini maknanya sama dengan memperpanjang durasi waktu konflik dan ini yang harus kita hindari," cetusnya. (OL-14)

Baca Juga

ANTARA

OTK Bakar Heli di Apron Bandara Ilaga Papua

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 12 April 2021, 08:39 WIB
Sebuah helikopter dibakar oleh orang tak dikenal saat parkir di Apron Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, Minggu (11/4)...
ANTARA/PRASETIA FAUZANI

DPR akan Dukung Kebijakan untuk Mendapatkan Vaksin

👤Budi Ernanto 🕔Senin 12 April 2021, 05:35 WIB
Vaksin merupakan barang publik sehingga tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan...
MI/Ramdani

Terkait Aksi Pencurian, DPR Minta KPK Evaluasi Sistem Pengawasan

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 11 April 2021, 20:33 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengevaluasi sistem pengawasan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Modal Bikin Bank Baru kian Besar

 Di ketentuan RPOJK Bank Umum, bagi perbankan yang baru mau berdiri, diwajibkan memenuhi modal inti Rp10 triliun, termasuk untuk pendirian bank digital.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya