Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah milik tersangka Andreau Misanta Pribadi (AMP) di Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (3/3) dalam penyidikan kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster (benur) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Andreau adalah staf khusus (stafsus) Edhy Prabowo sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence).
"Hari ini, tim penyidik KPK melakukan penyitaan sekaligus pemasangan pelang sita pada rumah kediaman pribadi milik tersangka AMP yang beralamat di Jalan Cilandak I Ujung Nomor 38 RT 03 RW 10 Cilandak, Jakarta Selatan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.
Sebelumnya, penyidik KPK juga telah menyita satu unit vila berikut tanah seluas kurang lebih 2 hektare di Desa Cijengkol, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diduga milik tersangka mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP).
KPK menduga vila tersebut dibeli dengan uang yang terkumpul dari para eksportir yang mendapatkan izin pengiriman benur di KKP. Namun, belakangan Edhy mengaku vila yang disita itu bukan miliknya.
KPK total menetapkan tujuh tersangka kasus tersebut. Sebagai penerima, yaitu Edhy Prabowo (EP), Staf Khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), Andreau Misanta Pribadi (AMP), Amiril Mukminin (AM) selaku sekretaris pribadi Edhy, pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD), dan Ainul Faqih (AF) selaku staf istri Edhy.
Sedangkan pemberi, yakni Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito yang saat ini sudah berstatus terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Suharjito didakwa memberikan suap senilai total Rp2,146 miliar yang terdiri dari 103 ribu dolar AS (sekitar Rp1,44 miliar) dan Rp706.055.440 kepada Edhy.
Suap diberikan melalui perantaraan Safri dan Andreau selaku staf khusus Edhy, Amiril selaku sekretaris pribadi Edhy, Ainul Faqih selaku staf pribadi istri Edhy yang juga Anggota DPR RI Iis Rosita dan Siswadhi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) sekaligus pendiri PT ACK. (OL-8)
Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang membuka ekspor benih lobster ditentang banyak pihak karena dinilai hanya membawa keuntungan jangka pendek.
BADAN Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan aktivitas ekspor DKI Jakarta mencapai 4,09%. Kenaikan ini dipicu oleh naiknya ekspor ke Malaysia, Tiongkok, dan Hongkong.
LOBSTER merupakan makanan primadona bagi pecinta kuliner seafood. Kandungan proteinnya yang tinggi berbanding lurus dengan harganya yang fantastis.
Sampai hari ini, lobster tetap menjadi favorit banyak orang.
Rencananya benihb bening lobster yang diambil dari perairan Banyuwangi tersebut akan diselundupkan ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
KKP memastikan Kepala Biro Perencanaan KKP, Ishartini tidak ikut dalam rombongan Menteri KKP Edhi Prabowo.
Di mata warga, Gumilar mengatakan Edhy Prabowo dan istrinya dikenal sebagai sosok yang baik.
Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menyebut pihak partai akan menjelaskan secara detail oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.
KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status Edhy Prabowo dan sejumlah orang yang ditangkap.
Sebelum bertolak ke Amerika, Sufmi Dasco yang juga Wakil Ketua DPR mengatakan berkomunikasi dengan Edhy dua pekan sebelum berangkat.
Pihak-pihak yang turut ditangkap bersama Edhy antara lain istrinya, Iis Rosita Dewi, yang juga merupakan anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved