Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
MANTAN Politikus Partai Demokrat Marzuki Alie menyatakan siap jika diminta untuk mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Demokrat melalui jalur Konfrensi Luar Biasa (KLB).
Seperti yang sudah diketahui saat ini pendiri dan beberapa kader Demokrat berencana akan mengadakan KLB di awal bulan Maret untuk melakukan pemilihan ketua umum pengganti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Kalau diminta saya tidak bisa menolak," ungkap Marzuki saat dihubungi di Jakarta, Selasa (2/3).
Menurut Marzuki hal tersebut bisa dilakukan apabila KLB Demokrat telah mencapat syarat minimal kuorum. Kendati demikian dirinya saat ini belum mengetahui pasti siapa saja calon-calon ketua umum lain yang akan disiapka dalam KLB Demokrat.
"Itu panggilan, sepanjang KLB kuorum," tegasnya.
Marzuki Alie merupakan satu di antara 7 kader yang dipecat DPP Demokrat. Dirinya dianggap melakukan pelanggaran etika Partai Demokrat, sebagaimana rekomendasi Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat.
Sebelumnya, komitmen pendiri Partai Demokrat mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) sudah tidak bisa dibendung. Ada beberapa nama yang muncul untuk maju menjadi Ketua Umum Demokrat, satu diantaranya yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. (OL-4)
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
HAKIM Mahkamah Agung (MA) disebut telah membuat keputusan yang rasional berdasarkan hati nurani dan kebenaran murni menolak permohonan peninjauan kembali Moeldoko.
Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menanggapi santai dirinya diisukan masuk dalam bursa calon ketua umum (ketum) Partai Golkar
AHY menyebut tujuan Moeldoko mengajukan PK erat kaitannya dengan upaya menggagalkan pencapresan Anies Baswedan.
Sebanyak 14 Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat Kota Surabaya, Jawa Timur
Hasil yang diperoleh dari proses yang cacat hukum adalah tidak sah
Jhoni menyebut SBY selalu mengajak agar kita semua harus menjadi Demokrat sejati. Namun, kata dia, fakta justru menunjukkan sebaliknya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved