Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
DIRJEN Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang, dan Tanah Kementerian ATR/BPN, Agus Wijayanto meminta masyarakat jangan mudah menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan kepada calon pembeli. Ia mengatakan masyarakat harus jeli melihat calon pembeli dan notaris yang mengurus jual beli tanah.
"Jangan mudah untuk menyerahkan sertifikat, baik itu calon pembeli atau pun notaris. Pilihlah notaris yg dikenal demikian juga pembeli," kata Agus, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (19/2).
Agus mengatakan hal tersebut untuk mencegah maraknya mafia tanah yang melakukan perpindahan tangan sertifikat tanpa sepengetahuan pemilik.
"Salah satu dari modus mafia tanah bagaimana suatu kelompok berusaha untuk mengaburkan suatu keadaan atau status sehingga hak atas tanah bisa beralih dengan menggunakan figur atau orang lain yang identitasnya dipalsukan," kata Agus.
Lebih lanjut, Agus mengatakan sertifikat tanah tidak bisa dipalsukan. Ia mengatakan sertifikat yang palsu bisa diidentifikasi jika dibawa ke BPN.
Maka dari itu, ia mengimbau masyarakat jangan mudah memberikan sertifikat asli yang akan digunakan mafia tanah memindahtangankan sertifikat tersebut di BPN.
"Kalau sertifikat palsu itu dibawa ke BPN pasti ketahuan bahwa itu bukan produk BPN. Namun, yang dibawa ke BPN adalah sertifikat yang asli dan yang palsu diserahkan kepada pemilik sehingga pemilik gak tahu klo sudah dipalsukan," pungkasnya. (OL-8)
Mafia peradilan di PN Depok terbongkar lewat OTT KPK yang menyeret pimpinan pengadilan, terkait dugaan suap dan sengketa tanah PT Kraba Digdaya.
Ruwetnya persoalan pertanahan di Bali kembali mencuat seiring bergulirnya kasus dugaan kriminalisasi yang menjerat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali I Made Daging.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut bahwa laporan terkait sengketa tanah Jimbaran telah diselesaikan sesuai mekanisme kelembagaan.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
KONFLIK sengketa tanah antara Organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang diduga menduduki aset milik BMKG.
RUMAH milik aktor Atalarik Syach dieksekusi paksa oleh aparat pada Kamis (15/5). Kenali Kiat Aman Beli Tanah agar Terhindar dari Sengketa
Pembentukan bank tanah saat ini memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat.
Dari estimasi 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan sebanyak 109,6 juta bidang tanah.
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Kota Lengkap dapat tercapai karena adanya sinergi dan kolaborasi dari pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.
SHM yang dikenal secara umum merupakan sebuah dokumen yang tidak memiliki masa waktu karena kedudukannya sangat tinggi.
UNIVERSITAS Syiah Kuala (USK) bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN RI, merilis hasil riset inventarisasi, identifikasi tanah ulayat dan komunal yang berada di Provinsi Aceh.
Pemerintah akan menetapkan peraturan terkait pembatasan jumlah kepemilikan hunian bagi warga negara asing (WNA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved