Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan kasus korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida.
"Itu kan persoalan lama. Ya (KPK) cepat selesaikan saja supaya tidak berkepanjangan," tegas Sri Sultan di Komplek Kepatihan, Jumat (19/2).
Dia pun mempersilakan KPK untuk mengungkap dugaan korupsi tersebut. Termasuk, memproses pidana apabila ada pejabat pemerintahan yang terlibat.
"Kalau memang salah mau apa? Kalau memang ada sesuatu yang sifatnya pidana, ya proses saja," imbuh Sri Sultan.
Baca juga: KPK Gelar Penggeledahan Cari Bukti Kasus Stadion Mandala Krida
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY Didik Wardaya mengungkapkan adanya penggeledahan penyidik KPK di kantornya pada Rabu (17/2) lalu. Penyidik KPK setidaknya membawa 32 dokumen.
Adapun ruangan yang digeledah KPK adalah ruangan dokumen perencanaan anggaran dan di Pendidikan Khusus. "KPK melakukan penggeledahan sesuai prosedur dan kami
menerima dengan akomodatif," tutur Didik.
Penyidik KPK mencari barang bukti terkait dokumen perencanaan proyek pembangunan Stadion Mandala Krida periode 2012-2017. Dugaan kasus korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida pada tahun anggaran 2016-2017 diperkirakan merugikan negara hingga Rp35 miliar.(OL-11)
SEJUMLAH tokoh Nahdlatul Ulama (NU) memberikan catatan kritis terhadap penetapan tersangka mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
KPK nyatakan Menag Nasaruddin Umar bebas sanksi pidana jet pribadi OSO karena melapor sebelum 30 hari. Simak penjelasan hukum Pasal 12C UU Tipikor di sini.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menggelar pertemuan bersama para pemenang Wonderful Indonesia Awards 2025 di Gedhong Wilis
Dalam skema kolaborasi ini, Pemda DIY menanggung biaya hidup selama enam bulan, kemudian diperkuat oleh dukungan BAZNAS DIY serta dua yayasan mitra yaitu YPM & YPACC.
Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan perlunya transformasi Pramuka dengan tiga orientasi.
Kapolda DIY Irjen Anggoro Sukartono, melepas ribuan peserta TNI Run 2025 yang digelar di kawasan Jalan Malioboro, DI Yogyakarta, Minggu (19/10).
KASUS keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan siswa SMA Negeri 1 Yogyakarta, kata Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, perlu dievaluasi secara menyeluruh.
SPPG, kata Sri Sultan, bisa mencontoh pengalaman dapur umum kala terjadi bencana di Yogyakarta, seperti Gempa 2006 maupun erupsi Gunung Merapi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved