Rabu 17 Februari 2021, 17:19 WIB

KPK Masih Fokus Pasal Suap dalam Kasus Bansos dan Ekspor Benur

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Masih Fokus Pasal Suap dalam Kasus Bansos dan Ekspor Benur

MI/Susanto
Logo KPK yang terpasang di dalam gedung.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pengusutan dua kasus dugaan korupsi yang menjerat eks Menteri Sosial Juliari Batubara dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo masih berfokus pada pembuktian pasal suap. 

Hal itu merespons pandangan atas dua kasus tersebut, yang dinilai memungkinkan jeratan hukuman mati dengan penerapan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Tipikor.

"Saat ini, pasal yang diterapkan terkait dengan dugaan suap yang ancaman hukuman maksimalnya sebagaimana ketentuan UU Tipikor adalah pidana penjara seumur hidup," jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (17/2).

Baca juga: KPK Dalami Seluk Beluk Pengadaan Bansos dari Juliari

Lembaga antirasuah memahami harapan publik terkait penyelesaian dua perkara yang melibatkan eks menteri. Namun, dari hasil tangkap tangan yang dilakukan dalam dua perkara itu diawali dengan dugaan pemberian suap.

Edhy Prabowo dalam kasus ekspor benih lobster disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor. Adapun Juliari Batubara dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11.

Secara normatif dalam UU Tipikor Pasal 2 ayat (2), penuntutan hukuman mati diatur secara jelas dan dapat diterapkan. Kendati demikian, KPK memandang penerapan pasal itu seluruh unsurnya harus memenuhi. Sehingga, bukan hanya terbuktinya unsur ketentuan tertentu untuk menuntut hukuman mati.

Namun, KPK tetap membuka peluang pengembangan kedua kasus tersebut untuk penerapan Pasal 2 atau Pasal 3 maupun dengan pengenaan UU lain, seperti tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca juga: Operasi Tinombala dan Nemangkawi Serap Biaya Tinggi

"Kami tegaskan, sejauh ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk penerapan seluruh unsur pasal dimaksud. Proses penyidikan kedua perkara tersebut sampai saat ini masih terus dilakukan," pungkas Ali.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej berpendapat dua eks menteri yang tersandung korupsi di masa pandemi covid-19 layak untuk dituntut hukuman mati.

Terdapat dua alasan, yakni kedua mantan pejabat Kabinet Indonesia Maju diduga melakukan tindak pidana korupsi saat keadaan darurat bencana nonalam. Serta, melakukan pratik korupsi di masa jabatan.(OL-11)
 

Baca Juga

Ist/DPR

BURT DPR Kritisi Aturan Wajib Rapid Test Antigen bagi Pendatang di Bandara Sam Ratulangi

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 30 November 2021, 09:41 WIB
  Wakil Ketua BURT Evita Nursanty mengungkapkan kebijakan daerah tersebut menimbulkan pertanyaan dari sebagian besar masyarakat...
Ist/DPR

Puan: Potensi Kekuatan Non-Blok Bisa Wujudkan Kemerdekaan Palestina

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 30 November 2021, 09:25 WIB
Dalam Forum Inter Parliamentary Union (IPU) General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol, Puan menyatakan komitmennya...
Dok. BKN

Barisan Ksatria Nusantara akan Gelar Ksatria Award 2021 Apresiasi Gerakan Rawat NKRI

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 29 November 2021, 22:16 WIB
Ia mengatakan penilaian BKN berasal dari masukan dan penilaian dari para pakar yang independen dan kredibel sehingga orang-orang ini layak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya