Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar kepala daerah yang terpilih hasil Pilkada Serentak 2020 lalu membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas. KPK mewanti-wanti pemda harus memegang teguh integritas dan mencegah potensi penyimpangan yang mengarah pada korupsi.
Hal itu disampaikan pimpinan KPK kepada Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang saat menggelar audiensi di markas komisi antirasuah, Selasa (16/2). Zainal sehari sebelumnya baru dilantik Presiden Joko Widodo.
"KPK mengingatkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik harus tetap memegang teguh integritas, tertib administrasi, dan mencegah potensi penyimpangan yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati yang turut hadir dalam pertemuan.
Kedatangan Gubernur itu diterima tiga pimpinan komisi antirasuah yakni Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli Siregar. Ipi mengatakan kehadiran Gubernur melakukan audiensi dengan KPK mengawali masa tugasnya untuk periode 2021–2024.
Pada kesempatan itu, ucap Ipi, Pimpinan KPK mengingatkan Gubernur agar memenuhi janji kampanye untuk membangun pemerintahan yang baik. KPK menyarankan empat langkah yakni pembangunan aparatur pemerintahan yang baik, kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan komitmen antikorupsi melalui program-program pembangunan.
Baca juga : Marshanda jadi Saksi Kasus Dugaan KDRT Karen Pooroe
Saran itu disampaikan pimpinan komisi antirasuah lantaran kepala daerah menghadapi tantangan lebih berat di masa pandemi ini. Pasalnya, kepala daerah harus mampu memastikan program-program penanganan wabah covid-19 dan pemulihan ekonomi dijalankan transparan dan akuntabel.
Ipi melanjutkan, Gubernur Zainal meminta KPK mendampingi dan mengawal program pembangunan yang direncanakannya di Kalimantan Utara. Salah satunya terkait pengembangan potensi sumber daya laut yang dinilai belum dikelola dengan baik.
Menurut data KPK, area intervensi optimalisasi PAD di Kalimantan Utara pada Monitoring Control for Prevention (MCP) 2020 masih rendah dengan skor 49%. Meski begitu, secara umum total skor MCP 2020 Kalimantan Utara sudah berada di atas rata-rata nasional yakni sebesar 84%.
"KPK menyambut baik rencana tersebut dan harapannya sumber daya alam Kaltara akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)," tandas Ipi. (OL-7)
Budi mengungkapkan bahwa KPK juga akan membuka peluang untuk memanggil langsung Menteri UMKM Maman Abdurrahman terkait isi surat mengenai kunjungan istrinya, Agustina Hastarini, ke Eropa.
KPK juga menyita empat kontrakan dan kos-kosan terkait kasus ini. Aset itu ditaksir senilai Rp3 miliar.
Fadlul memberikan informasi kepada penyelidik KPK sampai pukul 19.20 WIB. Menurut dia, pertukaran informasi antara instansi dan penegak hukum wajar dilakukan.
Asep enggan memerinci nama-nama tersangka, sampai penahanan dilakukan. Kasus ini lama diselesaikan karena penghitungan kerugian negara belum rampung.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved