Selasa 16 Februari 2021, 14:55 WIB

Pinangki dan Jaksa Penuntut Ajukan Banding

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Pinangki dan Jaksa Penuntut Ajukan Banding

MI/Fransico CH Gani
Terdakwa jaksa Pinangki Sirna Malasari

 

TERDAKWA Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan jaksa penuntut umum sama-sama mengajukan banding terkait vonis majelis hakim yang menjatuhkan vonis 10 tahun terhadap terdakwa kasus pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Joko Tjandra. Pengajuan banding dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Benar, ini baru saya tanyakan ke Bagian Banding Tipikor," kata Humas PN Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono saat dikonfirmasi, Selasa (16/2).

Menurut Bambang, baik Pinangki dan pihak JPU sama-sama mengajukan banding di hari terakhir setelah putusan hakim pada Senin (8/2) lalu.

"Mereka (Pinangki dan JPU) banding pada 15 Februari, hari Senin, di last day," terang Bambang.

Kabar banding itu juga telah disampaikan oleh JPU Yanuar. Menurut Yanuar, langkah yang diambil JPU merupakan konsekuensi dari banding yang diajukan Pinangki. "Iya, Mbak Pinangki ajukan banding kemarin, otomatis kita JPU juga harus banding," singkat Yanuar.

Baca Juga: Sebagai Jaksa, Pinangki harus Dihukum Berat

Sebelumnya, mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan Dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung itu dijatuhi hukuman 10 tahun pidana dan denda Rp600 juta atas tiga dakwaan sekaligus.

Vonis Pinangki lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya, yaitu pidana 4 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Majelis hakim yang diketuai IGN Eko Purwanto menilai tuntutan JPU terhadap Pinangki masih terlalu rendah.

"Majelis hakim menilai tuntutan terlalu rendah, sedangkan putusan kepada terdakwa layak adil dan tidak bertentangan dengan keadilan rasa masyarakat," terang Eko di ruang sidang, Senin (8/2).

Pekerjaan Pinangki sebagai aparat penegak hukum menjadi salah satu alasan pemberat majelis dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, Pinangki juga dinilai telah membantu terpidana korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Tjandra menghindari pelaksanaan putusan PK.

"Terdakwa menyangkal dan menutupi keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, terdakwa berbelit-belit dalan tidak mengakui kesalahan, terdakwa menikmati hasil kejahatan," papar Eko. (OL-13)

Baca Juga: Jaksa Pinangki Dituntut 4 Tahun, ICW: Sangat Ringan

Baca Juga

MI/Tiyok

Stigma Anak dari Pelaku Terorisme jadi Kendala Pemulihan

👤Antara 🕔Sabtu 17 April 2021, 04:03 WIB
Padahal, kata dia, anak-anak tersebut korban dari pola asuh orang tua yang...
MI/M. Irfan

Emil Salim Minta Jokowi Kaji Ulang Pemindahan Ibu Kota

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Sabtu 17 April 2021, 00:32 WIB
Menurutnya, permasalahan yang ada di Jakarta bukan alasan kuat untuk memindahkan IKN ke...
Ist

Jelang Reshuffle, Anggota DPR Rapsel Ali Menghadap Presiden

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 16 April 2021, 21:18 WIB
Kepada Presiden, Rapsel Ali melaporkan perkembangan timnya yang sudah menuntaskan dua seri Moto2 di Doha,...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Maksimalkan Target di Ajang Pramusim

EMPAT tim semifinalis Piala Menpora, yakni PSS Sleman, Persib Bandung, Persija Jakarta, dan PSM Makassar, akan memaksimalkan turnamen pramusim sebelum berlanjut ke Liga 1

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya