KSP: Pemerintah Berkomitmen Rawat Demokrasi

DEPUTI V Kantor Staf Presiden (KSP Jaleswari Pramodhawardani menyebut pemerintah berkomitmen kuat dalam merawat demokrasi. Menurutnya, penurunan skor indeks demokrasi menjadi 6,30 berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) disebabkan penegakan hukum terhadap aksi intoleran.

"(Penurunan) itu dipengaruhi oleh aktifnya langkah pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap aksi intoleransi yang membahayakan ideologi negara," ujar Jaleswari kepada Media Indonesia melalui keterangan tertulis, Sabtu (13/2).

Ia menjelaskan, respons pemerintah dengan mengambil langkah penegakan hukum terhadap menguatnya intoleransi merupakan identitas negara demokrasi, yakni rule of law. Oleh sebab itu, hal ini harus dipandang sebagai kebutuhan Indonesia untuk memperteguh ideologi Pancasila sebagai pengokoh toleransi.

Selain itu, lanjut Jaleswari, pemerintah juga membutuhkan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah pandemi covid-19. Ini dilakukan demi terjaganya stabilitas dan keluar dari berbagai permasalahan yang ditimbulkannya.

"Penilaian sepintas, proses tersebut tentu akan memengaruhi penilaian publik tentang demokrasi kita, tapi itu sesungguhnya justru pilihan tepat agar demokrasi tetap hidup dan keluar dari situasi sulit yang dihadapi," terang Jaleswari.

"Jadi, terlepas dari angka indeks demokrasi EIU, pemerintah berkomitmen kuat merawat demokrasi, demokrasi yang menyelamatkan negara dan Indonesia yang plural," sambungnya.

Jaleswari mengatakan, indeks demokrasi yang dikeluarkan EIU akan dijadikan catatan untuk melakukan evaluasi dan mengambil kebijakan strategis atas aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Sebab berdasarkan laporan tersebut, Indonesia masih dikategorikan sebagai flawed democary (demokrasi cacat).

"Indonesia tengah berjuang menjadi negara demokrasi penuh," pungkasnya. (OL-14)