Penanganan Pandemi Indonesia Bikin Skor Demokrasi Turun

LAPORAN The Economist Intelligence Unit (EIU) yang memperlihatkan penurunan terhadap indeks demokrasi di Indonesia pada 2020 tidak terlepas dari penanganan pemerintah terhadap pandemi covid-19. Berdasarkan laporan itu, skor indeks demokrasi Indonesia turun 0,18 menjadi 6,30 dan menempatkan peringkat 64.

Menurut Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor, Indonesia masuk dalam model negara hibrida dalam merespons pandemi. "Negara-negara yang hybrid memang punya potensi besar untuk lebih goyang demokrasinya. Itu sudah diprediksi juga oleh Freedom House. Ada 80 negara yang setback (mengalami kemunduran), most of them adalah negara hybrid, untuk mengatakan semidemokrasi lah," jelas Firman saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (13/2).

Tiga model lain yang dikemukakannya yaitu negara penyangkal (denial) pandemi seperti yang dilakukan negara-negara Asia Tengah, negara demokratis seperti Selandia Baru, negara-negara Skandinavia, Jerman, dan Amerika Serikat, serta negara otoriter seperti Tiongkok dan Vietnam.

Meskipun pemerintah tidak mengubah haluan menjadi otoriter, Fiman mencatat pandemi covid-19 dimanfaatkan untuk membungkam pihak oposisi. Ini misalnya dialami oleh pentolan FPI Rizieq Shihab yang ditangkap dengan dalih penyebab kerumunan massa.

"Ada satu kasus atas nama covid-19 diperlakukan satu treatment yang tidak fair terhadap kalangan kritis. Itu terjadi ke HRS dengan alasan mengumpulkan orang. Tapi itu kan enggak fair. Kalau begitu banyak kapolres atau kapolda yang harus dimutasi," ujarnya.

Dari lima variabel yang menentukan indeks demokrasi, skor budaya politik Indonesia mengalami penurunan yang cukup tajam, yakni 4,38 dari yang sebelumnya 5,63. Menurut Firman, penurunan itu terejawantahkan dengan elite politik yang masih tidak mau mendengar aspirasi masyarakat, menjamurnya pendengung (buzzer), pemanfaatan isu-isu yang mudah digoreng di tingkat masyarakat, serta budaya politik uang.

Mental demokrasi Indonesia, lanjut Firman, belum menunjukkan perbaikan dalam pemberantasan kultur koruptif. Ia menjelaskan regulasi yang ada selama ini sejalan dengan praktik money politic di kalangan elite agar mampu berkontestasi di panggung politik. Ini terlihat dari penetapan ambang batas yang tinggi baik untuk kursi presiden maupun level bawahnya.

"(Ambang batas) itu kan mengharuskan partai berkoalisi dan kerap dimanfaatkan partai-partai untuk menjual kursinya agar memenuhi syarat itu. Jadi bukan hanya mentalnya, tapi juga ditopang dengan aturan, sehingga demokrasinya menjadi terbajak," tandas Firman. (OL-14)