KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengklaim ada gerakan politik untuk mengambil alih paksa kepemimpinan partainya. AHY menuding pejabat di lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo turut menjadi salah satu aktor upaya itu.
"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin (1/2).
Pernyataan itu disampaikan putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono seusai menggelar rapat pimpinan atau commander's call yang digelar Demokrat menanggapu perkembangan situasi nasional terkini.
Menurutnya, sekitar 10 hari lalu ia menerima laporan dan aduan dari pimpinan dan kader Partai Demokrat di pusat dan daerah soal dugaan adanya gerakan dan manuver politik segelintir kader dan mantan kader Demokrat yang juga melibatkan pihak luar.
AHY menyebut pelaku gerakan ini ada lima orang terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan seorang mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu.
"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," ujarnya.
"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," imbuhnya.
AHY mengklaim gerakan pengambilalihan partai itu mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi. Ia menyebut konsep dan rencana yang dipilih yakni dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).
Meski begitu, AHY mengaku tak mudah percaya atas persoalan itu. Karena itu, imbuhnya, ia pun berkirim surat ke Presiden Jokowi meminta klarifikasi terkait isu tersebut.
"Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY. (Dhk/OL-09)
