KEBERATAN terdakwa dugaan korupsi pencairan Letter of Credit (L/C) dengan memakai dokumen fiktif ke Bank BNI 46 Kebayoran Baru yang merugikan keuangan negara Rp1,2 triliun dan tindak pidana pencucian uang Pauline Lumowa ditolak.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta berpandangan penolakan ini karena surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi ketentuan.
"Menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa Maria Pauline Lumowa tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri saat membacakan putusan sela di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (1/2).
Menurut Saifuddin, keberatan terdakwa atas dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Pasalnya surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf a dan b UU 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
Ia pun memerintahkan pemeriksaan saksi dan lainnya dalam perkara tersebut dilanjutkan. Kemudian biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir dan sdang pun dilanjutkan pada Jumat, (5/1).
Maria Pauline didakwa melakukan korupsi lewat pengajuan pencairan beberapa letter of credit atau surat utang dengan melampirkan dokumen ekspor fiktif ke BNI 46 cabang Kebayoran Baru, Jakarta, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.214.648.422.331,43 dan memperkaya diri sendiri, orang lain serta korporasi
Maria Pauline juga sempat menjadi buron sejak 2003 dan baru ditangkap oleh Kementerian Hukum dan HAM lewat jalur ekstradisi dari Serbia pada 9 Juli 2020. (Cah/OL-09)
