Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan korupsi di Indonesia masih terjadi karena sistem politik Indonesia yang lemah. Sistem politik saat ini dinilai menjadi iklim subur bagi berkembangnya politik yang koruptif.
"Episentrum korupsi di Indonesia adalah masih lemahnya sistem politik di Indonesia, khususnya partai politik," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Jumat (29/1).
Ipi mengatakan hal itu berdasarkan hasil studi dan penelitian KPK di sektor politik. KPK telah memberi rekomendasi untuk perbaikan sistem politik.
"Termasuk di dalamnya pembenahan partai politik," ujar dia.
Baca juga: Ruang Gerak Sempit, Indeks Persepsi Korupsi Turun
KPK, kata Ipi, berikhtiar mencegah korupsi di masa pandemi covid-19. Salah satunya mendorong pemberdayaan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
Ipi menyebut KPK juga aktif membina kementerian/lembaga dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Caranya dengan menerbitkan panduan sebagai rambu untuk menghindari praktik mark-up, konflik kepentingan, dan perbuatan curang lainnya.
"Serta tidak memanfaatkan pelonggaran proses PBJ untuk korupsi," papar Ipi.
Upaya lainnya ialah memdorong tata kelola pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Misalnya membuka data dan menyediakan saluran pengaduan masyarakat.
Tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diyakini meningkatkan kualitas pelayanan publik. Serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi seluruh instansi pemerintah. (OL-1)
Sementara itu, dia mengatakan langkah-langkah yang dilakukan KPK tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan dalam penyidikan sebuah perkara.
Setyo mengatakan pengumuman tersangka tersebut bergantung pada hasil pemeriksaan dan penelaahan sejumlah dokumen maupun barang bukti yang relevan dengan perkara tersebut.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Bupati Pati Sudewo yang mengembalikan uang dari kasus korupsi suap jalur kereta api sebesar Rp720 juta merupakan sikap kooperatif, namun tak menghapus tindak pidana korupsi.
Penyidik KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) di Jakarta Timur, Jumat (15/8). Penyidik menemukan sejumlah barang bukti terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta Timur, JJumat (15/8). Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi kuota haji
Negara demokrasi tanpa kritik dapat membuka jalan menuju otoritarianisme.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved