PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya aliran dana dalam jumlah besar dari dalam negeri untuk membiayai kegiatan terorisme di luar negeri.
“PPATK mencatat jumlah donasi yang signifikan. Ini diduga terkait dengan kegiatan terorisme di Irak dan Suriah,” ujar Kepala PPATK Dian Ediana Rae, di sela Koordinasi Tahunan dan Arahan Presiden Republik Indonesia Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Tahun 2021 secara virtual di Jakarta, kemarin.
Donasi tersebut, ucap Dian, kerap digalang melalui media sosial baik oleh individu maupun organisasi. Sayangnya, ia tidak menjabarkan secara detail jumlah nominal yang telah dicatat PPATK.
Masih terkait dengan tindak pidana pendanaan terorisme, PPATK juga membantu menelusuri dana organisasi-organisasi yang dilarang pemerintah. Untuk keperluan itu, PPATK bersama pemangku kepentingan terkait sudah membentuk Satuan Tugas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).
"Kami juga sedang dalam tahap pembangunan platform sistem pertukaran informasi pendanaan terorisme. Ini semua dilakukan untuk meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan tindak pidana pendanaan terorisme," tandas Dian.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum konsisten mencegah dan memberantas tindak pidana, khususnya pencucian uang yang kerap menyertai kejahatan di bidang ekonomi dan keuangan.
Menurut Presiden, komitmen dan konsistensi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diperlukan agar mampu memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta optimalisasi peran Satgas DTTOT untuk mencegah pendanaan terorisme yang dihimpun melalui donasi masyarakat yang berkedok sumbangan kemanusiaan dan upaya lain yang bertujuan menarik simpati masyarakat.
Pada kesempatan itu Presiden mengucapkan terima kasih kepada PPATK dan seluruh kementerian/lembaga yang terlibat aktif dalam pencegahan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
"Kita harus bekerja sama bahu-membahu untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan kita sehingga kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi," tegas Presiden.
Varian baru
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan TPPU saat ini mencakup varian baru, yakni melibatkan pemalsuan alat-alat kesehatan, kejahatan siber, dan penipuan investasi. Kemudian, penipuan yang berkedok kegiatan sosial, termasuk penyalahgunaan dalam stimulus ekonomi.
Oleh sebab itu, Menko Airlangga menegaskan perlu dibangun suatu sistem untuk mencegah praktik dan risiko penyimpangan di berbagai sektor. "Penuntasan proses mutual evaluation dalam rangka keanggotaan penuh Indonesia pada FATF (Financial Action Task Force) maupun upaya membangun sistem untuk mencegah terjadinya penyimpangan di berbagai sektor perlu menjadi perhatian kita bersama," jelasnya. (Ant/P-2)
