Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
JAKSA Pinangki Sirna Malasari dan pengusaha bernama Rahmat saling bantah soal pertemuan dengan terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Joko S Tjandra pada 12 November 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia. Menurut Rahmat, Pinangki yang meminta dikenalkan ke Joko Tjandra melalui dirinya.
“Saya tetap pada keterangan saya yang disampaikan persidangan waktu itu bahwa yang mengajak itu adalah Pak Rahmat karena saya juga tidak tahu Pak Rahmat kenal dengan Pak Joko. Jadi, beliau yang mengajak saya waktu itu,” kata Pinangki di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.
Berdasarkan kesaksian Pinangki, Rahmat yang meminta dirinya membantu Joko Tjandra terkait dengan eksekusi perkara cessie Bank Bali sehingga dapat kembali ke Indonesia. “Menurut Pak Rahmat, Pak Joko itu mau menyerahkan diri. Jadi, dalam prosesnya membutuhkan seorang lawyer,” jelas Pinangki.
Di sisi lain, Rahmat mengaku Joko Tjandra tidak pernah memintanya untuk membantu penyelesaian perkara cessie Bank Bali. Kepada Joko Tjandra, ia hanya mengatakan ada seseorang yang ingin bertemu.
“Saya tetap pada keterangan saya karena Pak Joko Tjandra tidak pernah minta bantuan ke saya untuk masalah perkara. Jadi, saya ada yang mau ketemu, saya kasih Pak Joko Tjandra. Pak Joko Tjandra mau ketemu, ya saya ketemuin aja, tidak ada Pak Joko ( mengatakan), ‘Pak Rahmat, bantu saya masalah hukum’. Tidak, tidak pernah ada,” terang Rahmat.
“Kalau ada pun, enggak mungkin saya membawa Ibu Pinangki, Pak,” tandasnya.
Rahmat diketahui bertemu dengan Joko Tjandra dan Pinangki sebanyak dua kali, 12 November dan 19 November. Pada pertemuan itu, turut hadir Anita Kolopaking yang akan dikenalkan Pinangki sebagai pengacara Joko Tjandra. Dalam pertemuan kedua, Rahmat mengaku sempat melihat Anita menyerahkan map yang berisi dua lembar kertas yang kemudian ditandatangani Joko Tjandra.
Dalam kesempatan itu, Rahmat mengaku Pinangki meminta ponselnya tidak disita penyidik Kejaksaan Agung. Menurut Rahmat, Pinangki meminta ponselnya pada 10 Agustus 2019. Sampai saat ini, ponsel tersebut belum dikembalikan Pinangki.
Aliran dana
Adik Pinangki, Pungki Primarini, mengaku pernah diberi mobil Mercedes-Benz oleh Pinangki pada 2017.
Namun, ia tidak mengetahui harga mobil tersebut. Selain mobil, Pungki menyebut Pinangki biasa memberikan uang jajan kepadanya.
Pungki juga mengakui dirinya dimintai tolong mengurus keuangan rumah tangga kakaknya sejak 2016. Dalam periode 2019-2020, Pungki menyebut biaya membayar karyawan Pinangki yang berkerja di rumah Sentul dan di dua apartemen Jakarta mencapai puluhan juta.
“Di Sentul ada dua, di apartemen ada lima atau enam (karyawan). Kurang lebih Rp70 juta sampai Rp80 juta (per bulan),” terang Pungki.
Mantan sopir Pinangki, Sugiarto, menyebut periode akhir 2019-2020, Pinangki pernah membeli dua mobil, yakni Alphard dan BMW X-5. Ia mengakui melakukan pembayaran sebanyak tiga kali untuk pembelian BMW.
Suami Pinangki, Napitupulu Yogi Yusuf, menyebut dirinya tidak pernah mengetahui hubungan antara istrinya dan Joko Tjandra. Saat ditanya jaksa, Yogi mengakui pernah dimintai tolong istrinya untuk menukarkan uang dalam bentuk valuta asing. Ia menyuruh anak buahnya bernama Benny Santrawan untuk menukarkan uang tersebut ke money changer. (P-5)
Persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara.
Dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etika serius yang mencederai kepercayaan rakyat.
KPK menerima 5.020 laporan gratifikasi sepanjang 2025 dengan total nilai Rp16,40 miliar.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, adiknya, serta tiga pihak lainnya sebagai tersangka kasus gratifikasi tahun anggaran 2025
KPK menggeledah kantor Ditjen Pajak Kemenkeu untuk mengusut dugaan suap perpajakan yang melibatkan pejabat KPP Madya Jakarta Utara.
Terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi menjalani sidang kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor.
Meski menolak seluruh permohonan pemohon, MK mengakui adanya multitafsir atas kedua pasal UU Tipikor tersebut yang menimbulkan ketidakpastian.
MK menegaskan kembali urgensi untuk melakukan pengkajian dan perumusan ulang ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.
MK menilai multitafsir tersebut dapat memicu ketidakpastian dan ketidakkonsistenan dalam penanganan kasus korupsi.
Sidang Kasus Suap Hakim dalam Penanganan Perkara Ekspor CPO
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved