KPK Usulkan Kenaikan Gaji Kepala Daerah untuk Cegah Praktik Korupsi

SEKRETARIS Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa mendorong pemerintah pusat agar memberikan kenaikan gaji kepala daerah. Menurutnya, upah pemimpin daerah yang terlalu kecil menjadi salah satu penyebab kepala daerah terlibat dalam tindak pidana korupsi (tipikor).

“Kalau masih seperti itu sulit juga melihat kenapa sih orang kok mau tertarik (korupsi) pasti ada sesuatu yang lain, iya lah wong penghasilannya hanya segitu kenapa dia tertarik ke situ,” kata Cahya seperti dikutip pada (4/6).

Baca juga : Singgung Kinerja KPK, Mantan Wakapolri Usul Penyidikan Korupsi Balik ke Polisi

Cahya menjelaskan masih ada kepala daerah yang hanya mendapat gaji Rp 5,9 sampai Rp 6 juta per bulan. Selain upah yang terlalu kecil, ia menilai pembiayaan politik yang relatif tinggi menjadi masalah ketika calon kepala daerah menjalankan kontestasi politik.

Baca juga : KPK Sita Uang dan Perhiasan Terkait Korupsi ASDP

“Proses pemilihannya karena kalau biaya politik masih tinggi itu akan problem terus. Misalnya contoh yang per suara Rp10 ribu ya dulu kami dorong untuk pembiayaan partai politik,” jelasnya.

Menurutnya, dengan pemerintah menaikan gaji kepala daerah yang masih rendah di beberapa wilayah, hal ini diharapkan dapat mencegah kasus korupsi secara holistik yang kerap melibatkan para pejabat daerah. “KPK juga berupaya mendorong perbaikan tata kelola, pembangunan ekonomi daerah, dan menjadi teladan kepemimpinan yang berintegritas di daerah,” tambah Cahya.

Baca juga : KPK Soroti Pansel yang Buat Proses Wawancara Capim Tertutup

Soal 5 Pegawai KPK jadi Penjabat Daerah

Ia mengatakan saat ini ada lima pegawai KPK yang ditempatkan sebagai penjabat (pj) yang bertujuan untuk mewujudkan kepemimpinan yang bersih dari korupsi. Ia menilai, penugasan tersebut telah tertuang pada Undang-Undang tentang KPK.

Baca juga : Eks Penyidik KPK Yudi Harahap Nilai Hak Pengadilan Tidak Ganti Hakim Persidangan Gazalba Saleh

“Langkah ini bukan sekadar mandat administratif, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah untuk menghadirkan kepemimpinan yang bersih, berintegritas, dan membawa semangat antikorupsi hingga ke level paling dekat dengan masyarakat,” imbuhnya.

Cahya mengklaim penempatan anggota KPK sebagai penjabat di daerah ini telah melalui mekanisme yang sah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menyatakan KPK mendapat kepercayaan dari Kemendagri untuk menempatkan lima pegawainya sebagai penjabat karena daerah tersebut belum memiliki pemimpin pasca-pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

“Kehadiran Pj dari KPK memberi inspirasi dan pemahaman langsung kepada ASN dan DPRD bahwa pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi itu bukan sekadar wacana, tapi bisa diwujudkan dengan kepemimpinan yang berani dan konsisten,” tutur Cahya.

Adapun lima pegawai KPK itu antara lain Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Yonathan Demme Tangdilintin sebagai Pj Bupati Mimika, Papua Tengah; Direktur Korsup Wilayah IV Edi Suryanto sebagai Pj Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Ada pula Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Budi Waluya sebagai Pj Bupati Ciamis, Jawa Barat; Kepala Biro Keuangan KPK Isnaini sebagai Pj Bupati Bangka, Bangka Belitung; Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Herda Helmijaya sebagai Pj Bupati Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dan Pj Bupati Kudus, Jawa Tengah. (M-1)