Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
SEKRETARIS Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa mendorong pemerintah pusat agar memberikan kenaikan gaji kepala daerah. Menurutnya, upah pemimpin daerah yang terlalu kecil menjadi salah satu penyebab kepala daerah terlibat dalam tindak pidana korupsi (tipikor).
“Kalau masih seperti itu sulit juga melihat kenapa sih orang kok mau tertarik (korupsi) pasti ada sesuatu yang lain, iya lah wong penghasilannya hanya segitu kenapa dia tertarik ke situ,” kata Cahya seperti dikutip pada (4/6).
Cahya menjelaskan masih ada kepala daerah yang hanya mendapat gaji Rp 5,9 sampai Rp 6 juta per bulan. Selain upah yang terlalu kecil, ia menilai pembiayaan politik yang relatif tinggi menjadi masalah ketika calon kepala daerah menjalankan kontestasi politik.
“Proses pemilihannya karena kalau biaya politik masih tinggi itu akan problem terus. Misalnya contoh yang per suara Rp10 ribu ya dulu kami dorong untuk pembiayaan partai politik,” jelasnya.
Menurutnya, dengan pemerintah menaikan gaji kepala daerah yang masih rendah di beberapa wilayah, hal ini diharapkan dapat mencegah kasus korupsi secara holistik yang kerap melibatkan para pejabat daerah. “KPK juga berupaya mendorong perbaikan tata kelola, pembangunan ekonomi daerah, dan menjadi teladan kepemimpinan yang berintegritas di daerah,” tambah Cahya.
Soal 5 Pegawai KPK jadi Penjabat Daerah
Ia mengatakan saat ini ada lima pegawai KPK yang ditempatkan sebagai penjabat (pj) yang bertujuan untuk mewujudkan kepemimpinan yang bersih dari korupsi. Ia menilai, penugasan tersebut telah tertuang pada Undang-Undang tentang KPK.
“Langkah ini bukan sekadar mandat administratif, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah untuk menghadirkan kepemimpinan yang bersih, berintegritas, dan membawa semangat antikorupsi hingga ke level paling dekat dengan masyarakat,” imbuhnya.
Cahya mengklaim penempatan anggota KPK sebagai penjabat di daerah ini telah melalui mekanisme yang sah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menyatakan KPK mendapat kepercayaan dari Kemendagri untuk menempatkan lima pegawainya sebagai penjabat karena daerah tersebut belum memiliki pemimpin pasca-pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
“Kehadiran Pj dari KPK memberi inspirasi dan pemahaman langsung kepada ASN dan DPRD bahwa pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi itu bukan sekadar wacana, tapi bisa diwujudkan dengan kepemimpinan yang berani dan konsisten,” tutur Cahya.
Adapun lima pegawai KPK itu antara lain Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Yonathan Demme Tangdilintin sebagai Pj Bupati Mimika, Papua Tengah; Direktur Korsup Wilayah IV Edi Suryanto sebagai Pj Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Ada pula Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Budi Waluya sebagai Pj Bupati Ciamis, Jawa Barat; Kepala Biro Keuangan KPK Isnaini sebagai Pj Bupati Bangka, Bangka Belitung; Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Herda Helmijaya sebagai Pj Bupati Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dan Pj Bupati Kudus, Jawa Tengah. (M-1)
Setyo enggan memberikan informasi lebih, karena kasus itu masih di tahap penyelidikan. Menurut dia, masih banyak proses panjang yang harus diulik penyelidik, dalam perkara itu.
KPK pada 10 September 2024 mengungkapkan siap untuk mengusut dugaan gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus pada pelaksanaan haji 2024.
Pemanggilan terhadap Yaqut bakal dilakukan sesuai kebutuhan KPK terkait penanganan perkara tersebut.
KPK membuka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dugaan kasus ini berkaitan dengan gratifikasi pengadaan barang dan jasa.
Budi enggan memerinci nama-nama orang yang sudah dimintai keterangan dalam perkara ini. Sebab, kerahasiaan proses penyelidikan berbeda dengan penyidikan.
Budi enggan memerinci pemilik dua hunian itu. Rumah ditaksir senilai miliaran rupiah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved