Polri: Maklumat Pelarangan FPI Tidak Berangus Kebebasan Pers

KAPOLRI Jenderal Idham Azis menerbitkan surat telegram rahasia (TR) kepada seluruh Polda jajaran diantaranya Kapolda dan Kabid Humas se-Indonesia terkait dengan Maklumat Kapolri bernomor Mak/1/I/2021.

Adapun isi TR tersebut tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Telegram itu bernomor ST/1/I/HUM.3.4.5./2021 per tanggal (4/1/2021) yang ditandatangani oleh Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono.

Di dalam Telegram terdapat penekanan Maklumat Kapolri pada poin 2d yang berbunyi 'Masyarakat tidak mengakses, mengunggah dan menyebar luaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial'.

Maka, telegram kali ini Kapolri meminta kepada seluruh Polda agar tidak menyinggung media.

Baca juga: Polri Ungkap Para Wijayanto Berangkatkan Tujuh Kader JI ke Suriah

Di sepanjang memenuhi kode etik jurnalistik, media, dan penerbitan Pers dilindungi UU Pers, kebebasan berpendapat tetap mendapat jaminan konstitusional.

Adapun isi surat telegram juga menekankan jika digunakan pada konten yang diproduksi dan disebarluaskan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945, ideologi negara Pancasila, mengancam NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika seperti mengadu domba, provokatif, perpecahan, SARA. Maka negara harus hadir untuk melakukan pencegahan dan penindakan.

Selanjutnya, selama konten yang diproduksi dan penyebarannya tidak bertentangan dengan sendi-sendi berbangsa dan bernegara, dapat dibenarkan. Polri selama ini menjadi institusi yang aktif mendukung kebebasan Pers. (OL-4)