Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) keberatan dengan penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap kinerja hanya berdasarkan jumlah penangkapan atau penetapan tersangka rasuah. Masyarakat harus mendapatkan pemahaman utuh bahwa pencegahan pun bagian tidak terpisahkan dari pemberantasan kejahatan kerah putih.
"ICW seperti orang diabetes sehingga seleranya tidak bisa komprehensif. Tidak bisa menerima yang manis-manis, maunya asin-asin, kalau manis gula darahnya bisa naik," terang Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangannya, Selasa (29/12).
Sebelumnya, ICW mengkritisi apresiasi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD terhadap KPK era Firli Bahuri. ICW menilai sebaliknya dari Mahfud yakni kinerja KPK lebih baik era sebelum Firli berdasarkan data penindakan.
Baca juga :KPK Dorong Perbaikan di Program Bansos
Menurut Ghufron penilaian ICW terpaku terhadap satu sisi bidang kerja KPK padahal pencegahan pun bagian tidak terpisahkan dari pemberantasan korupsi. Tidak hanya itu, KPK era Firli sudah bekerja optimal di tengah hambatan akibat covid-19.
Potensi kerugian negara selama era Firli dapat diselamatkan Rp.592 triliun. "Kami bekerja mencapai Rp. 592 triliun jauh melebihi lima tahun kinerja periode sebelumnya yang mencapai Rp.63,4 triliun," terangnya.
Di luar data tersebut, ia meminta masyarakat untuk menilai lebih dewasa terhadap catatan kerja KPK selama satu tahun ini. "KPK yakin masyarakat dan rakyat indonesia lebih dewasa dari ICW," pungkasnya. (OL-2)
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
ICW menyoroti dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar saat kunjungan ke Sulsel. Fasilitas dari OSO dinilai berpotensi melanggar aturan
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
Penunjukan Adies Kadir berpotensi menihilkan prinsip checks and balances serta membuka ruang konflik kepentingan di masa mendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved