Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong perbaikan tata kelola penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos). Tujuannya supaya realisasi program ini dapat lebih tepat sasaran.
"Tentu KPK akan terus mengawal dan memberikan rekomendasi demi mendorong perbaikan jika dalam kajian ditemukan kelemahan baik terkait regulasi, tata laksana, ataupun aspek kelembagaannya," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati dalam keterangan tertulis, Selasa (29/12).
Ia meminta Menteri Sosial yang baru yakni Tri Rismaharini mengikuti rekomendasi yang akan diberikan KPK. Eks Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, itu harus memantau proses penyediaan dan penyaluran bansos ke masyarakat.
"Dengan memastikan setiap prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga lebih tepat sasaran, tepat guna, dan terhindar dari potensi tindak pidana korupsi," ujar Ipi.
Tri Rismaharini mulai berkantor di Jakarta, Senin, 28 Desember 2020. Risma menyusuri jalur darat dari Surabaya menuju Jakarta supaya bisa melihat langsung penyaluran bansos. (OL-2)
sekitar 15 ribu warga DKI Jakarta penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat praktik judi online (judol) harus dikenai sanksi tegas diusulkan mendapat sanksi tegas
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
Rissalwan sepakat dengan keputusan Gubernur Pram yang menggunakan pendekatan hati-hati terkait pencabutan bansos ini.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan menarik penyaluran bantuan sosial (bansos) pada warga Jakarta yang kedapatan bermain judi online (judol).
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved