Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto sempat diminta tidak menyerahkan diri saat bertatus buronan. Hiendra diduga menjadi pihak yang menyuap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyanto.
Hal tersebut disampaikan oleh seorang advokat bernama Bashori. Bashori merupakan kuasa hukum Hengky Soenjoto, saat rumah kakak Hiendra itu digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Bashori, dua hari setelah penggeledahan itu, ada orang yang datang ke rumahnya dan menyerahkan ponsel sambil mengatakan ada yang mau bicara dengannya.
Ternyata, orang yang berbicara melalui ponsel tersebut adalah Hiendra. Dalam percakapan itu, Hiendra bertanya kepada Bashori mengenai penggeledahan di rumah kakaknya. Menurut Bashori, Hiendra juga sempat menjelaskan panjang lebar bahwa perkara yang menyeret namanya tidak ada kaitannya dengan Nurhadi.
"Dia minta maaf ke saya kalau dia enggak cerita beliau DPO," ungkap Bashori di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/12).
Dua hari setelah komunikasi tersebut, Bashori kembali didatangi oleh orang yang juga menyerahkan ponsel ke dirinya dan mengatakan ada yang ingin berbicara dengannya. Orang yang dirujuk adalah Hiendra.
"Apakah di situ Hiendra ceritakan berencana serahkan diri?" tanya jaksa penuntut umum KPK kepada Bashori.
Berdasarkan kesaksiannya, Bashori menjelaskan telah menyampaikan kepada Hiendra untuk bersikap kooperatif dengan KPK. Ia bahkan menyarankan Hiendra untuk menyerahkan diri. Sebab, lanjutnya, akibat kasus tersebut, orangtua serta kakak Hiendra jatuh sakit.
Menurut Bashori, Hiendra sempat berpikir untuk menyerahkan diri. Namun, ada beberapa pihak yang membisiki Hiendra untuk tidak melakukannya. Itu diperkuat dengan BAP Bashori yang kembali dibacakan oleh JPU KPK.
"Di BAP saudara, setelah mendengar kata-kata tersebut, Hiendra Soenjoto mengatakan, 'Saya sebenarnya dari awal kepingin datang ke KPK untuk menegaskan, kalau saya nggak ada keterkaitan dengan perkara ini. Cuma masalahnya orang-orang sekeliling saya menghendaki saya supaya menunggu proses sidang N.' Maksudnya Nurhadi?" tanya JPU.
"Iya. Itu pembisik-pembisik luar supaya dia (Hiendra) tidak menyerahkan diri dulu," jelas Bashori.
Kendati demikian, Bashori mengatakan bahwa Hiendra tidak menyebutkan siapa saja orang yang membisikinya untuk tidak menyerahkan diri. "Saya bilang untuk kebaikan keluarga. Soalnya mamanya sakit dan Hengky sendiri enggak ikut-ikutan jadi kena."
Berdasarkan dakwaan JPU KPK, Nurhadi diduga menerima suap dari Hiendra melalui Rezky. Penyuapan tersebut terkait pengurusan perkara di MA antara perusahaan Hiendra melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN).
Suap lain dari Hiendra dilakukan untuk memenangkan gugatan yang diajukan Azhar Umar terkait akta nomor 116 tertanggal 25 Juni 2014 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT MIT. Adapun total suap yang diberikan Hiendra lebih dari Rp45,7 miliar.
Jaksa penuntut umum KPK mendakwa Nurhadi dan Rezky dengan Pasal 12 huruf a atau kedua Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 12B UU Tipikor jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. (OL-14)
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara.
Dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etika serius yang mencederai kepercayaan rakyat.
KPK menerima 5.020 laporan gratifikasi sepanjang 2025 dengan total nilai Rp16,40 miliar.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, adiknya, serta tiga pihak lainnya sebagai tersangka kasus gratifikasi tahun anggaran 2025
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved