Bansos Covid-19 Dipotong Rp10 Ribu, KPK Siap Telisik

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelaah laporan masyarakat terkait kasus sembako bansos covid-19 yang diduga nilainya dipotong lebih dari Rp10 ribu per paket. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan pihaknya terbuka untuk mendalami dugaan itu.

"Segala masukan masyarakat akan kita terima. Kalau memang cukup memenuhi syarat sebagai alat bukti, ya kami terima. Segala sesuatu akan kita gunakan, kalau memang itu kita pikir memang bisa menjadi tambahan alat bukti," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Rabu (16/12).

Laporan tersebut disampaikan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) ke KPK. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengirimkan contoh paket sembako bansos ke KPK yang diduga kutipannya lebih dari Rp10 ribu.

Berdasarkan penelusuran MAKI, ditemukan barang sembako yang dibagikan kepada masyarakat seharga Rp188.000. Paket tersebut berupa beras 10 kilogram, minyak goreng 2 liter, kaleng sarden 2 dua buah (188 gram), roti biskuit kelapa (600 gram), dan susu bubuk (400 gram).

Adapun anggaran dari pemerintah untuk bansos sembako yakni Rp300 ribu per paket. Boyamin berharap laporan tersebut bisa mendorong KPK untuk menerapkan Pasal 2 UU Tipikor dalam kasus bansos covid-19. Pasal itu memuat ketentuan perbuatan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan merugikan keuangan negara.

Baca juga : Bappenas: Ada 312 Daerah yang Minim Pencegahan Korupsi

"Kami dan masyarakat tidak puas jika hanya dikenakan pasal suap sebagaimana rumusan Pasal 5 dan Pasal 12 huruf e (UU Tipikor)," kata Boyamin.

Dalam kasus itu, Mensos Juliari Batubara diduga menerima Rp17 miliar dari dua tahap pengadaan bansos Jabodetabek. KPK menduga Juliari mendapat potongan Rp10 ribu dari setiap paket sembako dari vendor Kemensos melalui penunjukkan langsung. Duit Rp8,2 miliar diduga diterima terkait penyaluran bansos periode pertama dan Rp8,8 miliar pada penyaluran tahap dua.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengatakan penyidik juga mendalami perusahaan rekanan Kemensos yang menyediakan paket sembako itu. KPK menelisik kelayakan para vendor dan dugaan rekanan yang hanya sebagai perusahaan bendera namun tak mengerjakan pengadaan.

KPK menduga salah satu tersangka dalam kasus itu yakni pejabat pembuat komitmen Kemensos Matheus Joko Santoso sebagai pemilik PT Rajawali Parama Indonesia yang juga mendapat proyek pengadaan bansos itu.

Dalam kasus itu total ada lima tersangka. Selain Mensos Juliari, empat tersangka lain yakni dua pejabat pembuat komitmen Kemensos yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso serta dari pihak swasta rekanan pengadaan bansos Harry Sidabuke. (OL-2)