Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOSONGNYA jabatan menteri sosial (Mensos) pasca Juliari Batubara menjadi tersangka dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) melemahkan kabinet Jokowi dan membuat citra PDIP terganggu. Pemulihan kedua hal tersebut dipandang sangat perlu mengingat situasi saat ini yang perlu sosok dengan kepemimpinan yang sudah teruji dan terima oleh masyarakat.
Menanggapi situasi tersebut Ketua umum Relawan Jokowi alias RèJO HM Darmizal MS angkat bicara. Darmizal mendukung langkah Presiden Jokowi dalam menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih menteri yang mampu bekerja keras, berintegritas sekaligus memulihkan citra kabinet dan partai pendukung pemerintah.
"Pilihan yang paling tepat untuk Mensos adalah bu Tri Rismaharini atau bu Risma. Beliau adalah kader PDIP yang mampu membawa kota Surabaya menjadi kelas dunia. Kinerja Risma selama ini tidak perlu diragukan lagi," ujar Darmizal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/12)
Salah satu pendiri partai Demokrat ini meyakini, bahwa sosok Risma akan mengangkat citra kabinet Joko Widodo. Karena, lanjutnya, kinerja Risma yang sudah teruji dan terbukti.
Selain itu Risma juga bisa memperbaiki citra PDIP sebagai salah satu partai pendukung pemerintah, yang terganggu karena kadernya menjadi tersangka korupsi.
"Namun, tidak cukup hanya itu. Presiden juga perlu melakukan perombakan Kabinet atau reshuffle dengan mengganti pembantunya yang kinerjanya tidak maksimal. Harus diganti dengan para pejuang yang seirama dengan Presiden," tegas Darmizal.
Situasi pandemi Covid-19 ini juga disoroti Darmizal sebagai keadaan yang luar biasa. Sehingga, Jolowi perlu kabinet yang tidak hanya kaleng-kaleng atau biasa-biasa saja.
"RèJO selaku organ pendukung dan pengawal Jokowi akan mendukung penuh Presiden melakukan reshuffle demi kepentingan bangsa dan negara," ujar tokoh asal Minangkabau ini. (OL-13)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved