Jokowi Perintahkan Kejaksaan Tuntaskan Masalah HAM Masa Lalu

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kejaksaan untuk menuntaskan masalah Hakim Asasi Manusia (HAM) di masa lalu. Sebab, kejaksaan merupakan kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM.

"Komitmen penuntasan masalah HAM masa lalu harus terus dilanjutkan. Kejaksaan adalah aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu," kata Jokowi dalam sambutan pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia secara virtual, Senin (14/12).

Jokowi meminta kemajuan dari upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu. Caranya, meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait seperti Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Baca juga: Jokowi: Kejaksaan Harus Bersih!

"Kerja sama dengan Komisi Nasional (Komnas) HAM juga harus diefektifkan," ujar dia.

Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai penyelesaian kasus pelanggaran HAM tidak cukup dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Pemerintah harus menempuh jalur hukum sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Komnas HAM berencana membawa 12 kasus pelanggaran HAM berat ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Pasalnya, kasus-kasus tersebut tidak kunjung diselesaikan pemerintah.

Ke-12 kasus itu yakni: peristiwa 1965-1966; peristiwa Talangsari, Lampung 1989; peristiwa penembakan misterius 1982-1985; peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II; peristiwa kerusuhan Mei 1998.

Kemudian, peristiwa penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998; peristiwa Wasior dan Wamena; peristiwa simpang KAA 3 Mei 1999 di Provinsi Aceh; serta peristiwa rumah Geudong dan Pos Sattis di Aceh; dan peristiwa dukun santet di Jawa Timur 1998-1999. (OL-1)