Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KELUARGA korban penembakan di jalan tol Jakarta-Cikampek kilometer 50 meminta keadilan untuk membuka tabir kejadian yang menewaskan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) pada Senin lalu. Hal ini diungkapkan perwakilan keluarga korban yang hadir gedung Senayan Jakarta dalam mengadukan nasib mereka kepada Komisi III DPR.
Keluarga korban, Anandra, sebagai kakak kandung korban Ahmad Suci Khadafi menekankan tidak ada barang korban yang ditemukan atau dikembalikan kepada keluarga. Hal tersebut membuat keluarga menjadi heran dan curiga.
“Tidak ada barang-barang korban yang diberikan kepada kami seperti handphone. Tolong kembalikan kepada kami karena di handphone itu ada juga foto-foto keluarga,” ucapnya.
Setelah kejadian keluarga korban tidak menerima ancaman. Tapi mereka merasa resah dengan kedatangan awak media yang datang terus menerus. "Iya kami merasa resah karena wartawan datang bertanya dan melihat-lihat sekitar rumah."
Menurut kuasa hukum keluarga korban, Aziz Yanuar, setelah kejadian pada hari yang sama, FPI langsung menghubungi Komnas Ham yang kemudian datang ke Petamburan Jakarta Barat.
"Kami langsung menghubungi Komnas Ham untuk kemudian melakukan investigasi ke beberapa orang yang ada dalam iring-iringan, keluarga korban, dan terkait klaim kepemilikan senjata. Kami berupaya mengambil jenazah. Kami punya banyak barang bukti dan saksi," tuturnya.
Di sisi lain anggota Komisi III Fraksi Nasdem Taufik Basari bertanya terkait keluarga korban yang mungkin sudah mendapatkan keterangan langsung dari polisi terkait kejadian tersebut. "Apakah sudah medapatkan penjelasan dari pihak kepolisian atau jenasah saja tanpa ada surat keterangan?"
Anggota Komisi III Fraksi PDIP Arteria Dahlan meminta penjelasan status korban sebagai pengawal khusus dan lingkup kegiatannya, termasuk jumlah dan senjata. "Bisakah dihadirkan dan memang bisa meyakinkan kalau pada saat itu anggota keluarga memang tidak dipersenjatai?" pintanya. (OL-14)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved