Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
KELUARGA korban penembakan di jalan tol Jakarta-Cikampek kilometer 50 meminta keadilan untuk membuka tabir kejadian yang menewaskan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) pada Senin lalu. Hal ini diungkapkan perwakilan keluarga korban yang hadir gedung Senayan Jakarta dalam mengadukan nasib mereka kepada Komisi III DPR.
Keluarga korban, Anandra, sebagai kakak kandung korban Ahmad Suci Khadafi menekankan tidak ada barang korban yang ditemukan atau dikembalikan kepada keluarga. Hal tersebut membuat keluarga menjadi heran dan curiga.
“Tidak ada barang-barang korban yang diberikan kepada kami seperti handphone. Tolong kembalikan kepada kami karena di handphone itu ada juga foto-foto keluarga,” ucapnya.
Setelah kejadian keluarga korban tidak menerima ancaman. Tapi mereka merasa resah dengan kedatangan awak media yang datang terus menerus. "Iya kami merasa resah karena wartawan datang bertanya dan melihat-lihat sekitar rumah."
Menurut kuasa hukum keluarga korban, Aziz Yanuar, setelah kejadian pada hari yang sama, FPI langsung menghubungi Komnas Ham yang kemudian datang ke Petamburan Jakarta Barat.
"Kami langsung menghubungi Komnas Ham untuk kemudian melakukan investigasi ke beberapa orang yang ada dalam iring-iringan, keluarga korban, dan terkait klaim kepemilikan senjata. Kami berupaya mengambil jenazah. Kami punya banyak barang bukti dan saksi," tuturnya.
Di sisi lain anggota Komisi III Fraksi Nasdem Taufik Basari bertanya terkait keluarga korban yang mungkin sudah mendapatkan keterangan langsung dari polisi terkait kejadian tersebut. "Apakah sudah medapatkan penjelasan dari pihak kepolisian atau jenasah saja tanpa ada surat keterangan?"
Anggota Komisi III Fraksi PDIP Arteria Dahlan meminta penjelasan status korban sebagai pengawal khusus dan lingkup kegiatannya, termasuk jumlah dan senjata. "Bisakah dihadirkan dan memang bisa meyakinkan kalau pada saat itu anggota keluarga memang tidak dipersenjatai?" pintanya. (OL-14)
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Polri sudah mendistribusikan 310,25 ton beras SPHP di empat Polda jajaran yakni, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur dan Kalimantan Barat.
Pengambilan sampel darah dan air liur terhadap Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak CA dilakukan oleh tim Pusdokkes Polri
Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan dilakukan melalui dua skema.
mutasi besar-besaran perwira Polri seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh
Mutasi sejumlah perwira tinggi Polri tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved