KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menilai korupsi merupakan musuh utama dalam pelaksanaan hak asasi manusia (HAM). Menurut dia, melakukan tindak pidana korupsi sama dengan melanggar HAM.
"Kami (KPK) menilai korupsi adalah musuh utama dan terbesar bagi pelaksanaan HAM di republik ini. Hal itu karena korupsi memiliki kaitan erat dengan tindakan pelanggaran HAM," kata Firli di Jakarta, Kamis (10/12).
Menurut Firli, korupsi tidak hanya merugikan keuangan yang berefek pada perekonomian negara. Namun, lanjutnya, korupsi merupakan tindak pidana yang langsung mengambil hak rakyat.
Baca juga: KPK Pelajari Putusan Banding Wahyu Setiawan
"Tindak pidana korupsi jelas telah merampas hak dasar rakyat, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun budaya karena anggaran program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah dan bersumber dari pajak yang disetorkan rakyat, untuk dapat kembali dinikmati rakyat, tidak dapat berjalan dengan baik bahkan tidak sedikit yang terhenti setelah anggarannya dikorupsi," ujar Firli.
Atas dasar itulah KPK akan terus memberantas kasus rasuah di Indonesia.
Peringatan Hari HAM Internasional yang berlangsung hari ini diharap bisa membakar semangat KPK untuk menghapuskan sikap koruptif di Indonesia.
"Di sinilah, kami (KPK) hadir sebagai penyelenggara negara, untuk memberantas korupsi yang telah berurat akar dan menjadi laten di negeri ini," tegas Firli.
Firli menegaskan lembaganya tidak takut dengan pejabat manapun yang berani melakukan korupsi. KPK, tegasnya, akan 'menggigit' siapa pun yang berani korupsi tanpa pandang bulu.
"Tidak ada rasa gentar apalagi keinginan untuk mundur dalam perang melawan korupsi, musuh utama HAM, terlebih lagi melihat besarnya dukungan dan derasnya doa dari segenap rakyat Indonesia kepada kami (KPK), semakin menggelorakan api semangat pemberantasan korupsi, untuk membakar dan mematikan jantung beserta akar korupsi yang telah lama menggurita di Bumi Pertiwi," pungkas Firli. (OL-1)
