Utamakan Prokes dan Persatuan

PROTOKOL kesehatan harus sungguh-sungguh diterapkan di tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pilkada 2020 yang digelar secara serentak di 270 kabupaten/kota di seluruh Indonesia hari ini. Para peserta dan pelaksana juga diminta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam berkontestasi.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Munardo mengingatkan kasus covid-19 masih mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Hal itu terutama setelah terlaksananya libur panjang Oktober lalu, ditambah adanya sejumlah kerumunan pada pertengahan November lalu.

“Tolong ini menjadi perhatian. Seluruh penyelenggara, khususnya yang ada di TPS, betul-betul mematuhi, mengikuti semua ketentuan yang sudah digariskan oleh Komisi Pemilihan Umum,” tandasnya, kemarin.

Doni menegaskan agar protokol kesehatan yang sudah disimulasikan benar-benar dijalankan dan ditaati. Selain itu, penyelenggara yang memiliki gejala covid-19 harus melakukan tes usap antigen dan tidak diikutsertakan sebagai penyelenggara pilkada.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengajak seluruh kontestan dan pelaksana Pilkada 2020 mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Dalam kontestasi politik di masa pandemi ini, potensi sengketa pilkada dan terjadinya kerumunan massa harus benar-benar diantisipasi oleh semua pihak,” ujarnya, kemarin.

Lestari berharap para kontestan datang sebagai negarawan sehingga tidak mengutamakan elektabilitas semata.

“Semua pihak harus mampu mencegah potensi ancaman itu terjadi, dengan mengedepankan nilai-nilai persatuan dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan,” tegasnya.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengingatkan bahwa demokrasi tidak bisa dinilai hanya dari kuantitas pemilih, tetapi juga dari kualitas proses yang berjalan.

“Artinya, kalau proses pemilihan berlangsung dengan damai, tanpa ada kekerasan, bisa jadi pilkada serentak kali ini malah lebih baik,” tuturnya.

Jika itu terjadi, menurutnya, seluruh masyarakat dan pemerintah perlu berbangga karena hal tersebut menandakan bahwa Indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi.

Lebih rasional

Direktur Eksekutif Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengingatkan akan bahaya praktik politik uang yang bakal berdampak pada pemerintahan yang korup. Oleh karena itu, dia mengharapkan pemilih untuk lebih rasional dalam menentukan pilihan kepala daerah.

“Praktik politik uang akan berdampak pada pemerintahan yang korup. Ini salah satu konsekuensinya. Karena itu, jangan mau hanya mendapatkan keuntungan sesaat, tetapi menggadaikan pemerintahan selama 5 tahun ke depan,” ujarnya ketika dihubungi, kemarin.

Khoirunnisa mengatakan masyarakat perlu diingatkan bahwa dalam Undang-Undang No 10/2016 mengenai pemilihan kepala daerah, ada ketentuan yang memberi dan menerima politik uang bisa dipidana.

“Jadi, jangan sampai karena uang 100 ribu maka bisa sampai dipidana,” tegasnya.

Komisioner KPU Ketua Divisi Logistik, Pramono U Tanthowi, menegaskan perlengkapan logistik pemungutan suara maupun alat pelindung diri telah terdistribusi hingga ke tingkat desa/kelurahan.

KPU memastikan bahwa seluruh logistik harus tiba sebelum hari pemungutan suara pilkada serentak hari ini.

“Selanjutnya mulai siang hingga malam hari (kemarin) akan digeser ke tempat pemungutan suara,” ujar Pramono, kemarin.

Pramono menjelaskan beberapa kendala dalam pengiriman logistik ke kelurahan dan desa masih terjadi, tetapi relatif masih bisa diatasi. (Pra/LN/X-10)