Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
KOMISI Pemberatasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) secara beruntun terhadap beberapa pejabat di Tanah Air. Terbaru ialah Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara yang ditangkap terkait dugaan korupsi dana bantuan covid-19.
Menanggapi aksi KPK, anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani menilai KPK tetap menjadi institusi yang kuat dalam memberantas korupsi. Tudingan adanya upaya pelemahan KPK melalui revisi UU tidak terbukti.
"OTT terjadi beruntun belakangan ini membuktikan bahwa revisi UU KPK tidak membuat KPK lemah," ungkap Arsul saat dihubungi di Jakarta, Minggu (6/12).
Baca juga: KPK Masih Periksa JPB
Kinerja KPK yang tetap kuat membuktikan isu pelemahan KPK oleh pemerintah yang beredar di ruang publik tidak benar. Revisi UU KPK dilakukan dengan semangat utama untuk memperkuat KPK dalam memberantas korupsi.
"Membuktikan mereka yang selalu berteriak-teriak di ruang publik bahwa dengan revisi UU KPK itu melumpuhkan atau membunuh KPK tidak lah benar," ujarnya.
Terkait banyaknya jumlah OTT yang akan dilakukan oleh KPK, Arsul menyebut hal tersebut tidak ditentukan oleh revisi UU KPK. Melainkan, bergantung kepada kebijakan para pimpinan KPK apakah tetap akan memprioitaskan OTT atau tidak.
"Persoalan apakah ada banyak OTT atau tidak ditentukan oleh revisi UU tapi oleh sikap dan arah pemberantasan korupsi dari pimpinan KPK dan jajarannya," tuturnya.(OL-5)
Prabowo belum mau menyebutkan kapan pengisian kursi wakil menteri ketenagakerjaan itu akan diumumkan.
Menteri perburuhan yang pertama usai kemerdekaan adalah sosok perempuan pejuang yaitu SK Trimurti yang diangkat pada tahun 1947-1949
KPK secara resmi telah menetapkan Wamenaker Noel bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan negurusan sertifikasi K3, Jumat (22/8).
Noel menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang tersangkut korupsi.
Pakar hukum justru mendorong Presiden Prabowo dan penegak hukum untuk memperberat hukuman Noel.
Profil Immanuel Ebenezer, dari relawan Jokowi hingga Wakil Menteri Ketenagakerjaan, kini tersangka KPK kasus pemerasan sertifikat K3.
KPK menerima sekitar 350 surat dari warga Pati, Jawa Tengah, hingga Rabu (27/8) sore soal desakan agar KPK segera menetapkan Bupati Sudewo tersangka kasus dugaan suap proyek jalur kereta api
KPK menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser milik Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemnaker
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Bupati Pati Sudewo (SDW), Rabu (27/8) terkait dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api Solo Balapan,
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan pihaknya masih mencari tiga mobil itu. Kendaraan itu yakni Land Cruiser, Mercy, dan BAIC.
Sudewo diperiksa KPK sekitar 6,5 jam sebagai saksi kasus suap proyek jalur kereta di DJKA Kemenhub.
Budi mengatakan, uang yang disita dari rumah Sultan ini masih dalam proses penghitungan. Duit dan bukti elektronik dipastikan sudah menjadi barang sitaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved