Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap dan menangkap sejumlah pejabat teras yang kedapatan melakukan rasuah melalui operasi tangkap tangan (OTT). Sekelas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo hingga Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Wenny Bukarno ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam dalam tahanan.
Melihat kinerja KPK itu, pemerintah amat senang. Bukan karena banyaknya pelaku rasuah di lingkungan pelayanan masyarakat, melainkan negara gembira dengan keseriusan penegakan hukum yang tak kenal status maupun tinggi rendahnya jabatan.
"Pemerintah mendukung langkah-langkah KPK menangkap dan memburu para koruptor di institusi-institusi pemerintah, termasuk di KKP, Kemensos, OTT pemda, dan lain-lain," papar Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam akun media sosialnya @mohmahfudmd, Sabtu (5/12).
Menurut Mahfud, komitmen pemerintah mengenai penegakan hukum tindak pidana khusus pencurian uang rakyat oleh pejabat teras sudah jelas. Presiden Jokowi sejak menjabat telah meminta KPK bahkan juga Kejaksaan Agung dan Polri supaya berani mengungkap semua rasuah di negeri ini.
"Sejak awal presiden sudah meminta agar KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri tidak riuh memerangi korupsi asalkan benar dan profesional," ungkapnya.
Ia pun secara khusus mengapresiasi kinerja KPK yang mampu menunjukkan keseriusan dalam membongkar tikus-tikus kelas kakap di di lingkungan pemerintahan. "Bravo, KPK," pungkasnya. (OL-14)
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka baru dalam kasus gratifikasi eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan menyita ratusan aset.
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
KPK memeriksa tiga saksi dalam kasus dugaan gratifikasi korporasi di Kutai Kartanegara yang menjerat Rita Widyasari dan menyita 104 kendaraan.
KPK memperpanjang pencegahan ke luar negeri terhadap Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex dalam kasus dugaan korupsi kuota haji hingga Agustus 2026.
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Budi Karya Sumadi sebagai saksi kasus korupsi proyek jalur kereta api DJKA Kemenhub.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menggunakan jet pribadi milik Oesman Sapta Odang ke Takalar, Sulawesi Selatan. KPK berharap klarifikasi sukarela untuk memastikan tidak ada unsur gratifikasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved