Sabtu 05 Desember 2020, 14:25 WIB

Polri: PBB Tidak Hapus Ganja, Hanya Pindahkan ke Golongan 4

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Polri: PBB Tidak Hapus Ganja, Hanya Pindahkan ke Golongan 4

AFP/JUAN MABROMATA
Tanaman ganja di Valeria Riveria, Buenos Aires, Kamis (19/11).

 

BADAN Kebijakan Obat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghapus ganja dari kategori obat-obatan berbahaya yang dikontrol paling ketat.

Menanggapi hal itu, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Brigjen Krisno Halomoan Siregar menyebut bahwa PBB bukan menghapus ganja, melainkan memindahkan ganja dan turunannya dari golongan 1 ke golongan 4.

"Betul PBB telah memindahkan ganja & turunannya dari golongan 1 (hard drug) menjadi golongan 4, bukan menghapus sama sekali," terang Krisno, Sabtu (5/12).

Baca juga:  Kemenlu Panggil Dubes Inggris Terkait Deklarasi Benny Wenda

Krisno menuturkan Indonesia sendiri secara tegas menolak dan menyatakan ganja termasuk ke dalam salah satu tanaman terlarang. Penggunanya pun bisa dijerat pidana.

"Indonesia menjadi salah satu negara yg kontra," ucap Krisno.

Menurutnya, Polri sebagai instansi negara penegak hukum tindak pidana narkotika berpedoman kepada UU RI No.35/2009.

"Yaitu tentang Narkotika dan ketentuan lain yang mengatur di mana narkotika golongan 1 dilarang dipakai untuk kepentingan medis vide pasal 8 UU RI No.35/2009," ungkapnya.

Sebelumnya, Komisi Narkotika PBB melakukan pemungutan suara dengan hasil 27 setuju, 25 tidak setuju, dan 1 abstain. Dalam hal ini, terkait penghapusan ganja dan resin ganja dari Agenda IV Konvensi 1961 tentang Narkotika. Sebuah aturan global yang mengatur pengendalian obat-obatan terlarang.(H-3)

Baca Juga

MI/Moh Irfan

NasDem Terus Galakkan Vaksinasi

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 18 Oktober 2021, 13:12 WIB
Vaksinasi yang terus digencarkan dapat mempercepatkan terbentuknya kekebalan...
MI/Susanto

Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Panggil DelapanĀ Saksi

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Oktober 2021, 12:25 WIB
Delapan saksi akan diminta keterangan mengenai kasus dugaan jual beli jabatan di Pemerintah...
Ist/DPR

Anggota DPR Tinjau Program Padat Karya BPJN PUPR Kepulauan Riau

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Oktober 2021, 11:29 WIB
Legislator Dapil Kepri tersebut mengungkapkan, dana aspirasi yang bersumber dari APBN 2021 itu digunakan melalui program padat...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya