Aktivis Nilai Pemerintah Membiarkan Alih Fungsi Hutan Ilegal

Deforestasi yang terjadi khususnya di Sumatra menjadi penyebab utama terjadinya banjir bandang dan longsor yang mengakibatkan ribuan korban di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah dianggap membiarkan kondisi tersebut termasuk terhadap pelaku pembalakan hutan ilegal.

Aktivis lingkungan yang juga Ketua Dewan WALHI Jawa Barat, Dedi Kurniawan, menilai, pemerintah membiarkan deforestasi karena adanya pihak-pihak yang bermain. "Yang saya semakin sedih, yang ilegal yang jumlahnya lebih banyak, malah dibiarkan," katanya di Bandung, Kamis (18/12).

Dia menyebut, pembalakan hutan ilegal dilakukan oleh hampir semua perusahaan yang awalnya legal. "Jadi awalnya dia dapat izin mengelola 10 hektare hutan, dalam faktanya 30 hektare. Itu kan ilegal. Banyak yang seperti ini, hampir semuanya," kata dia.

Baca juga : TKI Nekat Mudik Gunakan Kapal Ikan

Buruknya lagi, dia menilai aktivitas ilegal ini didukung pemerintah melalui regulasi yang dikeluarkan. "Yang awalnya ilegal, dibuatkanlah aturan untuk mendukung yang ilegal itu sehingga jadi legal," katanya.

Padahal, Dedi menilai pemerintah seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghentikan terjadinya deforestasi terutama yang ilegal. "Tidak ada istilah pemerintah kecolongan, pemerintah tidak tahu. Pemerintah paham, sadar, dan membiarkan deforestasi. Sangat mudah dipantau, sangat mudah diketahui. Tinggal mau tidak untuk menindaknya," kata dia.

Dia berharap peristiwa banjir bandang dan longsor di Sumatra menjadi momentum bagi pemerintah untuk serius menghentikan deforestasi. "Jangan tunggu bencana lagi. Harus dihentikan sekarang juga. Karena kerugian yang terjadi setelah bencana jauh lebih besar dibanding keuntungan materi yang diperoleh dari alih fungsi hutan saat ini," katanya.

Baca juga : TNI AL Kembali Amankan 22 Pekerja Ilegal

Dia pun meminta seluruh unsur di negara ini untuk bersama-sama memperbaiki tata kelola kawasan mengingat saat ini kondisi lingkungan sudah kritis. "Tidak hanya presiden, tapi legislatif, yudikatif, aparat penegak hukum harus mau menindak dan menghentikan deforestasi. Proses semua pelaku-pelaku alih fungsi terutama yang ilegal. Jangan sampai bencana terjadi juga di daerah-daerah lain," katanya.

Senior Vice President Business Development & Global Partnership PT LEN, Sena Maulana, membenar pihaknya bisa dengan mudah memantau terjadinya deforestasi. Upaya pendeteksian alih fungsi hutan termasuk yang ilegal bisa dengan mudah dilakukan oleh salah satu BUMN yang memiliki spesialisasi di bidang persinyalan dan sistem pengawasan tersebut.

Sena menjelaskan, pihaknya sanggup memantau kondisi topografi di setiap wilayah Tanah Air, salah satunya kawasan hutan. Dengan menggunakan citra satelit, menurutnya pemantauan setiap wilayah sangat mudah dilakukan.

"Kalau diklik mana yang hutan, bekas hutan, mana yang masih hutan, mana yang sawit, itu ada semua. Ada semua," katanya.

Bahkan, dia memastikan melalui pantauan satelit bisa diketahui dengan mudah jika terjadi alih fungsi hutan. "Mana yang dalam tahun tertentu itu sudah mulai rusak, itu sudah bisa diketahui, langsung bisa," kata dia.

Selain itu, lanjutnya, untuk memantau area hutan di seluruh wilayah Indonesia tidak hanya bisa dilakukan melalui satelit. "Secara teknologi pengindraan sebetulnya enggak hanya satelit, kita juga bisa menggunakan drone," katanya.

Dengan begitu, menurutnya alih fungsi hutan bisa terpantau secara langsung berkat teknologi tersebut. "Bisa realtime, langsung," katanya.

Terlebih, dengan adanya teknologi kecerdasan buatan (AI) akan sangat membantu untuk memantau terjadinya deforestasi. "Satelit kan terbang. Ketika ada di suatu wilayah, jam segini, di koordinat ini, kita tinggal capture. Hasilnya AI yang akan mengolahnya, supaya bisa diolah dengan baik," katanya.

Dia melanjutkan, PT LEN selaku perusahaan induk BUMN pertahanan akan mengoptimalkan pengembangan citra satelit. "Pemerintah sudah berkomitmen untuk pengembangan ini. Dan itu menjadi salah satu program strategis kita, yaitu di Astacita satelit," katanya.

Pihaknya pun siap jika ditugaskan untuk mengawasi setiap kawasan hutan agar tidak terjadi deforestasi. "Selain di pertahanan untuk memetakan kapal perang dan lain-lain, kita juga bisa di non-pertahanannya. Misalnya untuk melihat potensi kebakaran hutan atau tumpahan minyak, segala macam itu kita kembangkan," katanya. (H-1)