BADAN Keamanan Laut (Bakamla) RI melalui operasi Garda Lintas Batas menemukan sejumlah modus dari pekerja migran Indonesia yang berusaha kembali ke Tanah Air.
Pengawasan pun diintensifkan untuk mencegah mereka masuk tanpa pemeriksaan kesehatan. “Modusnya menggunakan kapal kecil yang memiliki kecepatan tinggi (40-50 kts). Tetapi untuk di Tanjung Balai Asahan yang memang jarak pantai lebih jauh, menggunakan kapal ikan Malaysia, kemudian di tengah laut pindah ke kapal kecil,” ungkap Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia kepada Media Indonesia, kemarin.
Menurut dia, seluruh modus itu dapat ditanggulangi dengan baik sehingga dapat dipastikan tidak ada pekerja migran atau yang kerap disebut tenaga kerja Indonesia (TKI) yang lolos dari pemeriksaan kesehatan. Terlebih, Bakamla bekerja sama dengan seluruh unsur, termasuk dengan pihak Malaysia. “Hingga saat ini dapat mengamankan 378 pekerja migran Indonesia. Dari jumlah tersebut, belum ada yang dinyatakan positif covid-19, tetapi mereka menjalani karantina 14 hari oleh pemerintah daerah setempat sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan,” paparnya.
Ia menekankan kepada seluruh jajaran dalam operasi itu untuk melaksanakan tugas dengan profesional dan mengutamakan faktor kemanusiaan. Operasi Garda Lintas Batas berlangsung lama, 30 hari. “Dan ini akan saya perpanjang, khususnya jelang Idul Fitri. Sejauh ini Bakamla sudah mengamankan 47 orang dari 378 yang diamankan oleh unsur patroli bersama kementerian dan lembaga,” urainya.
Mitigasi serius
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memperkirakan sedikitnya 38 ribu TKI yang akan pulang kampung. Alasannya kontrak kerja telah usai atau diperpendek, lockdown, serta akibat ketiadaan dokumen legal. Anggota Komisi I DPR Willy Aditya mengatakan pemerintah harus serius memitigasi kondisi PMI supaya penanganannya tepat dan tidak menimbulkan masalah baru.
Dia menekankan agar perwakilan resmi pemerintah di kantongkantong TKI agar terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat di Jakarta. “Pemerintah harus aktif memitigasi kondisi para pekerja migran ini. Mereka yang masih berada di luar negeri harus secara aktif didata dan dibantu kebutuhan. Mereka yang akan datang dari berbagai negara juga harus disiapkan penanganannya,” tutur politikus NasDem itu.
Ia menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan antara buruh migran yang terdokumentasi dan tidak terdokumentasi dalam situasi kedaruratan menghadapi covid-19. Selama ada dokumen kewarganegaraan yang dibawa sebagai bukti warga negara Indonesia, pemerintah harus mendahulukan pertolongan kemanusiaan. “Prinsipnya aparat pemerintah harus dengan mudah menyelamatkan pekerja migran. Jangan mendahulukan administrasi yang rumit dalam situasi ini. Terima saja dulu selama terbukti WNI dan terapkan protokol penanganan covid-19 yang tepat,” cetusnya.
Menurut Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR itu, penyekatan jalur-jalur tikus untuk kepulangan TKI akan memunculkan masalah dan bahaya tersendiri. Koordinasi antara perwakilan RI, pemerintah pusat, dan daerah yang telah berjalan harus ditingkatkan melalui rencana aksi bersama. (P-3)
