Sabtu 05 Desember 2020, 09:32 WIB

KPU tidak Mau Terburu-buru Kirim APD

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPU tidak Mau Terburu-buru Kirim APD

ANTARA/Muhammad Iqbal
Petugas KPPS menggunakan APD mengevakuasi pemilih yang pingsan ketika Simulasi Pilkada Serentak 2020, di Tangerang Selatan, Banten.

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) tidak mau terburu-buru menyalurkan alat perlindungan diri (APD) yang akan digunakan saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 nanti. Pengiriman APD terlalu riskan kalau terburu-buru.

"Perlu dipahami distribusi logistik itu ada mekanismenya. Misalnya gini, jika sekarang didistribusikan ke kecamatan atau desa itu siapa yang menjaga?" kata Komisioner KPU I Dewa Raka Sandi, Sabtu (5/12).

Dewa mengatakan pengiriman APD untuk Pilkada tidak bisa sembarangan. Seluruh kemungkinan terburuk harus dihitung untuk kelangsungan pilkada.

Baca juga: Mahfud: Hari Terakhir Kampanye, Jangan Langgar Protokol Kesehatan

"Saya lama di daerah pernah ada pengalaman. Misalnya, Pilkada 9 Desember tapi terlalu awal didistribusikan ke kecamatan atau kabupaten atau desa nanti enggak ada yang mengawal," ujar Dewa.

Selain itu, masalah biaya juga akan membengkak jika APD dikirim lebih cepat. KPU bakal merogoh kocek lebih untuk menyewa penjaga.

"Ini masalah konsumsi, petugas, dan sebagainya," kata Dewa.

KPU berjanji pengiriman APD akan tepat waktu. APD bakal diterima masing-masing daerah berbarengan dengan kebutuhan pemilu lainnya.

"Jangka waktu atau tahapan pendistribusian itu penting. Karena ini kan logistik selain APD ada juga perlengkapan pemilihan termasuk logistik penting seperti surat suara," pungkas Dewa. (OL-1)

Baca Juga

Dok. Pribadi

Jadi Calon Kapolri Termuda, Listyo Harus Perkuat Soliditas Polri

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 23:00 WIB
Komjen Listyo merupakan lulusan Akpol Angkatan 1991. Dari lima nama Jenderal yang diajukan Kompolnas ke Presiden Joko Widodo, dia merupakan...
dok.mi

Pihak GRP Optimistis Permohonan PKPU Ditolak

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 22:55 WIB
KUASA hukum PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) optimistis, hakim akan menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  (PKPU) PT...
MI/M. Irfan

KPK Telusuri Fee Kasus Proyek Citra Satelit BIGĀ 

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 20:00 WIB
Penelusuran itu dilakukan melalui pemeriksaan saksi Direktur PT Bhumi Prasaja Rasjid A Aladdin yang merupakan rekanan proyek...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya