Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) tidak mau terburu-buru menyalurkan alat perlindungan diri (APD) yang akan digunakan saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 nanti. Pengiriman APD terlalu riskan kalau terburu-buru.
"Perlu dipahami distribusi logistik itu ada mekanismenya. Misalnya gini, jika sekarang didistribusikan ke kecamatan atau desa itu siapa yang menjaga?" kata Komisioner KPU I Dewa Raka Sandi, Sabtu (5/12).
Dewa mengatakan pengiriman APD untuk Pilkada tidak bisa sembarangan. Seluruh kemungkinan terburuk harus dihitung untuk kelangsungan pilkada.
Baca juga: Mahfud: Hari Terakhir Kampanye, Jangan Langgar Protokol Kesehatan
"Saya lama di daerah pernah ada pengalaman. Misalnya, Pilkada 9 Desember tapi terlalu awal didistribusikan ke kecamatan atau kabupaten atau desa nanti enggak ada yang mengawal," ujar Dewa.
Selain itu, masalah biaya juga akan membengkak jika APD dikirim lebih cepat. KPU bakal merogoh kocek lebih untuk menyewa penjaga.
"Ini masalah konsumsi, petugas, dan sebagainya," kata Dewa.
KPU berjanji pengiriman APD akan tepat waktu. APD bakal diterima masing-masing daerah berbarengan dengan kebutuhan pemilu lainnya.
"Jangka waktu atau tahapan pendistribusian itu penting. Karena ini kan logistik selain APD ada juga perlengkapan pemilihan termasuk logistik penting seperti surat suara," pungkas Dewa. (OL-1)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
KPK meyakini kerugian negara sebesar Rp319 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat perlindungan diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bukan asal jiplak.
KPK membuka peluang memberikan penuntutan hukuman mati untuk tersangka kasus dugaan rasuah pengadaan alat perlindungan diri (APD).
Untuk mencegah terjangkit cacar monyet, Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin RS EMC Cikarang, dr. Hadi Firmansyah, Sp. DVE, M.Kes membagikan beberapa tips mencegah cacar monyet,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengulik peran pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam kasus dugaan rasuah pengadaan alat perlindungan diri (APD) di Kemenkes.
KPK mengisyaratkan segera menahan tersangka kasus dugaan rasuah pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
KPK membeberkan sumber anggaran pengadaan alat perlindungan diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang diduga dikorupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved