Penyidik Panggil Stafsus Edhy Prabowo

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima orang untuk diperiksa terkait dengan kasus dugaan suap perizinan tambak, usaha, dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya yang dilakukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Salah satu saksi yang dimintai keterangan ialah staf khusus (stafsus) Edhy, Putri Catur.

“Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo),” kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, kemarin.

Selain Putri, KPK memanggil dua aparatur sipil negara (ASN), yakni Dian Sukmawan dan Andhika Anjaresta. Dian diketahui bekerja di Subkoordinator Ikan Air Tawar Direktorat Produksi dan Usaha Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dua orang lainnya ialah mahasiswa bernama Esti Marina dan wiraswasta bernama Dalendra Kardina.

Sebelumnya, KPK juga melakukan penggeledahan di kompleks rumah dinas DPR, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (3/12).“Dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan dan diamankan sejumlah dokumen dan barang elektronik yang terkait dengan perkara ini,” kata Ali.

Sayangnya, Ali enggan memerinci lebih lengkap isi dokumen yang disita penyidik dalam penggeledahan itu. Penyidik sedang menganalisis temuan baru itu untuk membongkar kasus tersebut.

Sementara itu, seusai dijemput paksa KPK, mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia 2007-2012 Hadinoto Soedigno resmi ditahan. Deputi Penindak an KPK Karyoto menjelaskan Hadinoto ditahan terkait dengan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC di maskapai pembawa bendera Indonesia tersebut.

Karyoto mengatakan pihaknya menemukan Hadinoto menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, dan menukarkan uang suap yang diterimanya.

Uang itu ditarik tunai dan dikirimkan ke rekeningrekening lain seperti istri dan anaknya, juga rekening investasi di Singapura.

“Perbuatan tersangka HDS tersebut diduga dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang suap tersebut guna menghindari pengawasan dari otoritas berwenang, baik yang ada di Indonesia maupun di Singapura,” jelas Karyoto di Gedung KPK, kemarin. (Tri/P-5)