Jumat 04 Desember 2020, 06:09 WIB

Kapolri Tegaskan Negara tidak Boleh Kalah dari Ormas

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Kapolri Tegaskan Negara tidak Boleh Kalah dari Ormas

ANTARA/Galih Pradipta
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis

 

KAPOLRI Jenderal Idham Azis menegaskan negara tidak boleh kalah dari organisasi kemasyarakat (ormas) yang melakukan cara-cara premanisme untuk menghalangi proses penegakan hukum di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Idham terkait upaya penghadangan aparat kepolisian oleh Front Pembela Islam (FPI) saat mengantarkan surat pemanggilan kepada Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat.

"Negara tidak boleh kalah dengan ormas yang melakukan aksi premanisme. Kita akan  sikat semua. Indonesia merupakan negara hukum. Semua elemen harus bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat," tegas Idham, Kamis (3/12).

Baca juga: Kapolri Sikat Semua Pelanggar Ketertiban Umum

Jenderal bintang empat itu meminta seluruh stakeholder ataupun ormas sekalipun harus patuh dengan payung hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurutnya, ancaman pidana diatur dengan jelas untuk pihak-pihak yang mencoba menghalangi proses penegakan hukum di Indonesia.

"Ada sanksi pidana untuk mereka yang mencoba menghalangi petugas dalam melakukan proses penegakan hukum," ujar Idham.

Di sisi lain, Idham memastikan Polri akan mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan yaitu dalam hal ini adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di beberapa acara yang dihadiri Rizieq.

"Polri selalu mengedepankan azas Salus Populi Suprema Lex Exto atau Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi," tandas mantan Kepala Bareskrim Polri ini.

Seperti diketahui, Polri sedang melakukan penyidikan dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara Rizieq.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan berbunyi: Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). (OL-1)

Baca Juga

Dok. Bakamla RI

Bakamla Halau Kapal Pengawas Perikanan Vietnam

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 17 Januari 2021, 13:54 WIB
Kapal asal Vietnam bernama Kiem Ngu 215 diketahui berada di perairan Indonesia sejak Kamis (15/1) lalu karena mengalami kerusakan...
MI/Susanto

Lembaga Pemilu Berusaha Tunjukan Kuasa

👤Emir Chairullah 🕔Minggu 17 Januari 2021, 13:01 WIB
Ia mencontohkan kasus pemberhentian Ketua KPU Arief Budiman oleh DKPP yang dianggap melanggar kode etik karena menemani Anggota KPU Evi...
MI/M Irfan

DPR Harus Uji Listyo Secara Rinci

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 17 Januari 2021, 11:24 WIB
DPR yang bertugas menyampaikan aspirasi masyarakat perlu mendalami rencana kerja Listyo secara mendalam. Termasuk pula gagasan Listyo dalam...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya