Masalah Tanah Destinasi Wisata Super Prioritas Sudah Selesai

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan persoalan tanah pada destinasi super prioritas sudah dapat diselesaikan.

Direktur Utama (Dirut) Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Arie Prasetyo mengatakan bahwa tanah yang dikelola oleh BPODT sudah selesai terkait sertifikasi.

Penyelesaian sertifikasi juga pada Sirkuit Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hal itu juga dikonfirmasi oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

"Permasalahan tanah untuk pembuatan sirkuit sudah selesai, sekarang kita konsentrasi membangun sirkuit tersebut," ungkap Zulkiefli melalu keterangan tertulisnya, Minggu (29/11).

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengungkapkan penyelesaian masalah tanah dalam pengembangan wilayah destinasi pariwisata merupakan tugas negara dan sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker)

"Indonesia sudah punya UU Ciptaker yang sudah mengatur prinsip tersebut, terutama diberikannya diskresi. Diskresi ini akan membuat kebijakan pemerintah jadi fleksibel, karena selama ini tanpa hal tersebut masalah sulit diselesaikan," ungkapnya.

Baca juga : Presiden Bubarkan 10 Lembaga/Badan Nonstruktural

Penyelesaian tanah tersebut membantu mempercepat pembangunan infrastruktur nasional, seperti jalan tol, bendungan dan waduk. serta sektor pariwisata.

Presiden Joko Widodo menyadari bahwa Indonesia memiliki banyak destinasi wisata, namun tidak banyak yang dikelola secara profesional.

Padahal jika dikelola dengan baik, sektor pariwisata dapat mengundang investor, membuka lapangan kerja baru hingga menjadi salah satu sumber devisa negara.

Keinginan untuk mengelola sektor pariwisata dengan profesional tersebut mendasari langkah presiden untuk menetapkan 5 destinasi wisata super prioritas, yakni Candi Borobudur, Danau Toba, Lombok, Labuan Bajo serta Manado-Bitung-Likupang. Agar dapat dikelola dengan baik dan profesional, lokasi-lokasi tersebut dikelola oleh Badan Otorita.

Menteri ATR/Kepala BPN mengajak semua peserta rapat agar berpikir holistik, jangan secara parsial. "Berpikir holistik sejatinya akan menyelesaikan masalah. Kita harus bisa menyelesaikan masalah, jangan menutupinya," pungkasnya. (OL-2)