Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PP Muhammadiyah mendesak pemerintah melalui aparat keamanan segera bertindak dan menindak tegas pelaku teror di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tenggara sesuai hukum yang berlaku.
Menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, pihaknya tidak ingin aksi kriminal yang diduga dilakukan kelompok teroris pimpinan Ali Kalora melebar menjadi konflik antarumat beragama. “Aksi teror dilakukan oleh kelompok yang tidak terorganisir dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam,” katanya kepada Media Indonesia, Minggu.
Baca juga : PDIP Mengutuk Keras Pembunuhan di Sigi
Sebelumnya, polisi menyebutkan empat orang warga di Desa Lembontonga, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah menjadi korban pembunuhan dari kelompok pimpinan Ali Kalora. Menurut keterangan kepolisian, tindakan tersebut dilakukan bertujuan untuk menyebarkan teror di masyarakat.
Lebih lanjut Mu’ti menjelaskan mengapa aksi yang dilakukan Ali Kalora itu bukan merupakan konflik antarumat beragama. Dirinya menyebutkan, aksi teror tersebut akibat munculnya ketegangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat Sigi sejak lama. “Karena itu masyarakat hendaknya tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pemberitaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sumber dan kebenarannya. Masyarakat hendaknya mempercayakan penanganan masalah kepada pemerintah, khususnya aparatur keamanan dan penegak hukum,” harapnya.
Mu’ti menyebutkan, pihaknya meminta pemerintah dan pemerintah daerah perlu mengambil langkah cepat dengan memanggil para tokoh lokal, khususnya dari kalangan agamawan, untuk bermusyawarah mencari jalan keluar penyelesaian yang komprehensif. “Ini bukan masalah sederhana sehingga harus diselesaikan dengan seksama. Diperlukan kebersamaan menyelesaikan persoalan agar peristiwa serupa tidak terjadi di tempat yang sama atau tempat yang lainnya,” pungkasnya. (OL-2)
Serangan drone Rusia menghantam kereta penumpang di Kharkiv, menewaskan sedikitnya 4 orang. Zelensky sebut serangan sipil ini murni aksi terorisme.
Frenchie Mae Cumpio divonis bersalah mendanai terorisme di Filipina. Kelompok pers menyebut kasus ini rekayasa untuk membungkam jurnalisme komunitas.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, terus memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA), khususnya di kawasan industri strategis seperti Morowali.
KANTOR Imigrasi kelas I TPI Palu bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Buol dan Konsulat Filipina untuk menangani 15 warga negara Filipina yang terdampar di perairan Buol, Sulawesi Tengah.
Gubernur menargetkan Desa Nupabomba sebagai pilot project.
Pada pelaksanaannya, program ini menetapkan tujuh daerah sebagai prioritas pembangunan.
Brimob tidak hanya menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial
Operasi timpora juga digelar di Kecamatan Kulawi, Sigi, untuk mengantisipasi aktivitas pembangunan PLTA.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved