Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
WALI Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna mengaku tidak tau jika suap perizinan yang dilakukan Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan (HY) kepada dirinya akan berujung penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, izin tersebut untuk pihak swasta.
"Ini semata-mata ketidaktahuan saya, saya pikir tidak masuk pasal apa-apa karena ini proyek swasta, karena dulunya saya di swasta, wiraswasta," kata Ajay Priatna saat keluar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (28/11).
Baca juga: Ditemukan Uang Tunai, Ruangan Menteri KKP Disegel
Ajay yang saat ini dijadikan tersangka oleh lembaga antirasuah, mengungkapkan bahwa kasus yang menjeratnya bukanlah persoalan perizinan pembangunan rumah sakit swasta tersebut.
"Ini bukan masalah perizinan, saya tidak disuap perizinan, perizinan sudah selesai," akunya.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, kasus yang menjeratnya bukanlah soal kasus suap perizinan pembangunan RSU Kasih Bunda Kota Cimahi, melainkan untuk memenangkan tender pembangunan rumah sakit tersebut.
"Jadi tidak mungkin di Cimahi ada suap perizinan sampai Rp3,2 miliar, itu adalah sisa tagihan, tagihan pembangunan RS tersebut Rp42 miliar," ungkap Ajay Priatna.
Dengan demikian, kata Ajay Priatna, tidak ada suap yang diberikan pemilik rumah sakit swasta tersebut kepada dirinya yang bertujuan sebagai izin mendirikan bangunan rumah sakit tersebut.
"Tidak ada perjanjian fee, ngga ada, yang ada adalah di internal kami, membagi hasil iya, tapi bukan fee dari yang punya RS," tandasnya.
Ajay Priatna ditetapkan sebagaj tersangka bersama Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan oleh KPK, atas tuduhan menerima suap.
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Ajay Priatna dan HY tertangkap basah oleh tim KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 27 November 2020.
Ajay Priatna dan HY ditangkap bersama beberapa orang lainnya, sekaligus uang tunai sebesar Rp425 juta beserta dokumen keuangan yang disita KPK. (Medcom.id/OL-6)
KPK mengategorikan kasus korupsi di LPEI menjadi beberapa klaster. Jika ditotal semua, kerugian negara menyentuh 11 triliun.
Kepala Negara menekankan yang bersangkutan seharusnya mempertimbangkan perasaan keluarga. Terlebih, ketika keluarga harus melihat yang bersangkutan diborgol.
KPK menerima sekitar 350 surat dari warga Pati, Jawa Tengah, hingga Rabu (27/8) sore soal desakan agar KPK segera menetapkan Bupati Sudewo tersangka kasus dugaan suap proyek jalur kereta api
KPK menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser milik Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemnaker
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Bupati Pati Sudewo (SDW), Rabu (27/8) terkait dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api Solo Balapan,
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan pihaknya masih mencari tiga mobil itu. Kendaraan itu yakni Land Cruiser, Mercy, dan BAIC.
Klaster makelar kasus, yakni Zarof Ricar dan Ronny Bara Pratama, putra Zarof Ricar. Keempat, klaster aparat penegak hukum yang diduga melakukan perintangan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan pada Inhutani V.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved