Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan pihaknya bakal melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap izin ekspor benur yang menyeret Menteri KKP Edhy Prabowo.
Penggeledahan tersebut akam dilakukan, Jumat (27/11), di sejumlah tempat termasuk di rumah dinas Edhy di Jalan Widya Chandra V.
Baca juga: Edhy Diduga Arahkan Tim Keluarkan Izin
"Tentunya memang sedini mungkin. Kemarin, kami sudah segel sehingga tidak ada yang masuk di ruangan yang akan kami geledah. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan penggeledahan secara menyeluruh terhadap proses sebagaimana kita ketahui dari hasil penyidikan awal," ujarnya.
Setelah menangkap dan menetapkan Edhy dan enam orang lainnya sebagai tersangka, penyidik KPK telah lebih dulu melakukan penggeledahan di rumah dinas Edhy di Jakarta Selatan, Rabu (25/11).
"Akan kami laksanakan penggeledahan secara menyeluruh"
Para tersangka telah ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 25 November-14 Desember mendatang.
Sedangkan dua tersangka lainnya, Andreau Pribadi dan Amiril Mukminin, baru menyerahkan diri ke KPK, Kamis (26/11). Keduanya menjadi buronan setelah lolos dari tangkapan penyidik KPK saat di bandara.
Edhy Prabowo diduga menerima suap ekspor benur senilai Rp3,4 miliar dan US$100 ribu. Uang tersebut sebagian digunakan Edhy bersama istrinya Iis Edhy Prabowo untuk berbelanja barang mewah di Honolulu, Amerika Serikat. (OL-1)
KKP menangkap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka.
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
KPK mengklarifikasi soal hilangnya dugaan transaksi gratifikasi dalam dakwaan kasasi Edhy Prabowo. Keputusan itu disebut hak jaksa atas kebutuhan persidangan.
Gratifikasi terkait penanganan kasasi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo hilang dalam dakwaan kasus Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi salah satu pemberi gratifikasi kepada Hakim Agung Gazalba Saleh.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendapatkan bebas bersyarat sejak 18 Agustus 2023.
KPK menduga pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya sudah terjadi sejak 2018. Lembaga antirasuah mengendus sejumlah kejadian mencurigakan di tahun itu.
Putusan Mahkamah Agung yang mengurangi hukuman tersebut salah satunya karena Edhy Prabowo dinilai berhasil pada sektor perikanan di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved